DPRD Desak Aktivitas PT GMS Dihentikan – Kendari Pos
Konawe Selatan

DPRD Desak Aktivitas PT GMS Dihentikan

KAMALUDDIN/KENDARI POS
TAMBANG RUSAK LINGKUNGAN : Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (kedua dari kiri) ketika memantau langsung aktivitas PT Gerbang Multi Sejahtera yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dan ekosistem laut di Laonti.


–Diduga Melanggar Izin Lingkungan
KENDARIPOS.CO.ID— Masyarakat Kecamatan Laonti di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kembali menyoroti aktivitas PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang tengah melakukan aktivitas di wilayah itu. Perusahan yang bergerak dibidang pertambangan tersebut diduga melakukan pencemaran lingkungan dan ekosistem laut. Dampaknya, selain biota laut yang rusak akibat limbah tanah merah, nelayan setempat kini kesulitan untuk mencari ikan.

Keluhan ini juga telah sampai ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra juga telah turun langsung melihat aktivitas PT GMS di Laonti. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP), menyebut, kunjungannya bersama pihak terkait di wilayah itu sebagai tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan beberapa pekan sebelumnya.

“Kita turun dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sultra, karena memang itu merupakan kewenangannya. Hasilnya, pihak DLHK melihat memang terjadi pencemaran lingkungan di sekitaran jetty PT GMS,” ungkap AKP, Selasa (21/9).

Ia mengaku, Pemkab Konsel sudah mengeluarkan izin lingkungan, namun pihak PT GMS diduga melanggar isi dari rekomendasi yang diterbitkan tersebut. “Salah satunya dalam izin itu, ada kewajiban perusahaan untuk membuat sedimen pond dan tempat penampungan limbah. Tapi kami lihat, tidak ada sama sekali,” sorotnya. Aktivitas perusahaan tersebut jiga disebut melanggar dua izin lingkungan, yakni wilayah darat yang menjadi wewenang kabupaten, dan zona laut sebagai hak provinsi.

“Untuk wilayah darat, ketika hujan aliran tanah merah itu mengalir deras turun ke laut. Itu harus sediakan sedimen pond dan kami tidak melihat. Juga dalam poin izin lingkungan darat itu, perusahaan harus membuat penampungan limbah, dan lagi-lagi itu belum ada,” terangnya. Sedangkan izin lingkungan, Provinsi memiliki kewenangan mulai nol sampai 2 mil dari permukaan laut. “Hasil pantauan kami, memang ada air laut yang sudah tercemar,” sambungnya.

AJP juga sangat menyesalkan pihak perusahaan yang mengabaikan kewajiban dan tidak membangun komunikasi dengan masyarakat serta Pemkab Konsel. “Jangan karena semua pengurusan di pusat, sehingga perusahaan tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat. Tidak mungkin pemerintah di atas yang akan datang mengurus masyarakat,” sindirnya.

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan manajemen PT GMS, AJP menegaskan, DPRD Provinsi akan layangkan surat rekomendasi untuk mendesak pihak terkait agar aktivitas perusahaan itu dihentikan sementara.
“Kami sementara layangkan rekomendasi agar dihentikan dulu sampai perusahaan memperbaiki semua pelanggaran yang telah dilakukan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GMS, Hipni, menepis semua dugaan pelanggaran yang disampaikan. “Sedimen pond ada, kita punya tiga. Bahkan sudah difungsikan sejak manajemen yang lama. Terkait penampungan limbah juga sementara dibangun dan sedang proses,” jawabnya saat dihubungi.

Ketika ditanya soal perbaikan dokumen izin lingkungan yang telah diminta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Selatan, Hipni berusaha berkelit. “Iya kenapa memang dengan dokumen izin lingkungan. Halo pak, putus-putus, jaringan,” katanya, mengakhiri sambungan teleponnya. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy