Disidang Kode Etik, Enam PNS Menanti Sanksi

Asisten Bidang Administrasi Umum Setkab Kolaka, Wardi

KENDARIPOS.CO.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka terus melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terbaru, ada dua orang Abdi Negara diketahui telah melakukan pelanggaran. Mereka tidak masuk kantor dan telah menjalani sidang kode etik.

“Dua PNS ini adalah guru pada sekolah yang ada di Kecamatan Kolaka. Mereka dilaporkan atasannya karena selalu tidak masuk kantor, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Jadi keduanya telah disidang kode etik dan saat ini menanti sanksi yang akan diberikan,” ungkap Asisten Bidang Administrasi Umum Setkab Kolaka, Wardi, saat ditemui, kemarin.

Dengan proses tersebut, maka kata Wardi, saat ini total ada enam PNS Pemkab Kolaka yang telah disidang kode etik dan menanti sanksi. “Empat orang PNS lain yang juga telah disidang kode etik itu bertugas di Kantor Kelurahan Sea dua orang, serta dua lainnya dari Kantor Kelurahan Laloeha serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dugaan pelanggaran yang mereka lakukan adalah disiplin dan kode etik,” bebernya.

Hukuman yang akan diberikan kepada keenam PNS tersebut bervariasi, tergantung dari tingkat pelanggaran. “Sanksi yang akan diberikan pada enam PNS tersebut akan dirapatkan oleh Dewan Majelis Kode Etik dan hasilnya menjadi rekomendasi untuk diajukan kepada bupati selaku pembina kepegawaian,” jelasnya.

Wardi yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Majelis Kode Etik, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya belum dapat memberikan rekomendasi tersebut kepada bupati. Sebab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku instansi yang menangani persoalan tersebut saat ini masih disibukkan dengan penerimaan CPNS.

“Semoga Oktober depan nanti rekomendasi sanksi keenam PNS tersebut sudah bisa diajukan ke bupati,” tuturnya. Wardi menegaskan, pihaknya akan terus mencari PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk disidang kode etik dan diberikan sanksi. Untuk itu, ia meminta pada kepala SKPD untuk melaporkan pegawainya yang melakukan pelanggaran tersebut. “Sanksi yang akan diberikan kepada enam PNS tersebut kami harapkan dapat menjadi pelajaran bagi lainnya untuk tidak malas berkantor,” tegasnya. (b/fad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *