Sekot Siap Kerahkan Satpol

KENDARIPOS.CO.ID — Peringatan Pemkot Kendari terhadap pengelola pasar Mokoau tak digubris. Meski belum memiliki izin, pembangunan lapak masih terus berlangsung. Akibatnya, Pemkot siap mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pembongkaran.

“Tidak boleh ada pembangunan pasar di sana. Apapun alasannya. Camat dan lurah sudah memberikan peringatan tapi warga masih membangun (lapak). Kami akan turunkan Satpol. Kalau masih tidak mau (bandel) kami akan meminta Polres dan Kodim Kendari untuk turun tangan,” tegas Nahwa Umar, Sekot Kendari kemarin.

Lokasi pembangunan Pasar Mokoau di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. DPRD meminta warga menghentikan pembangunan pasar karena belum mendapatkan izin resmi dari Pemkot Kendari

Sebenarnya, pengelola sudah mengajukan izin mendirikan pasar di kawasan tersebut. Namun karena lokasinya berada di kawasan strategis (Kantor Gubernur Sultra, Polda Sultra, dan Bank Indonesia, maka tak diberi izin. Di sisi lain, lokasi pembangunan pasar juga tidak terlampau jauh dengan Kebun Raya Kendari dan beberapa anak sungai di Mokoau. Itu dikhawatirkan dapat mencemari sungai dan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar termasuk kebun raya.

“Selain itu jumlah penduduknya juga terlau sedikit. Dan mereka sebenarnya bisa cari alternatif pasar terdekat seperti Pasar Anduonohu dan Pasar Baruga. Tidak perlu bangun pasar,” kata Nahwa Umar.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kendari, Andi Sulolipu sepakat jika pembangunan pasar dikawasan Mokoau ditiadakan. Pasalnya, pendirian pasar rakyat belum memenuhi syarat karena belum mengantongi izin dari Pemkot Kendari. Pendirian pasar harus memenuhi mekanisme atau aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi, tanah yang dijadikan lokasi pembagunan kabarnya milik PT Kurnia yang diketahui bermasalah dengan pasar-pasar lainya di Kendari.

“Yang kita takutkan adalah, pasar swadaya masyarakat ini nasibnya akan sama dengan pasar-pasar lain yang bermasalah karena belum ada izin lalu berurusan dengan PT Kurnia. Sebut saja Pasar Basah Mandongga. Ini yang tidak kita inginkan,” kata Andi Sulolipu.

Sementara itu, Lurah Mokoau, Aswan mengaku pasar yang sudah mulai dikerjakan oleh sebagaian masyarakat memang belum memiliki izin pembagunan. Olehnya itu, pihaknya sudah meminta warganya untuk mengentikan pembangunannya. “Luas lahan pasar swadaya ini kurang lebih 3 hektar. Tanahnya milik PT Kurnia. Dan informasi yang didapat dari pengelola pasar akan ada sekitar 700 lapak yang dibangun dan penjualnya penduduk asli sini yang berjumlah sekitar 476 kepala keluarga (KK),” ungkap Aswan. (b/ags)

Alasan Izin Tak Ditertibkan
-Berada di Kawasan Strategis (Perkantoran)
-Tak Jauh dari Kebun Raya dan Anak Sungai Mokoau
-Dikhawatirkan Mencemari Sungai dan Lingkungan
-Penduduknya Masih Sedikit
-Akses Dekat dengan Pasar Anduonohu dan Baruga