KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan peniadaan ibadah haji tahun 2021. Kebijakan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan 3 Juni 2021. Keputusan itu rupanya berdampak terhadap daftar tunggu haji saat ini. Di Sultra daftar tunggu haji “mengular”, mencapai angka 40 ribu jemaah. Durasi daftar tunggu pun bertambah sampai 20 tahun.

Peniadaan musim haji tahun ini lantaran Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah Indonesia untuk mengunjungi negaranya disebabkan kondisi Covid-19 ditanah air yang belum terkendali dan belum tercapainya Herd Immunity. “Dengan alasan kesehatan, pemerintah Arab Saudi belum membuka ruang bagi kita untuk beribadah di negaranya. Tapi itu hak mereka dan tentu untuk kepentingan kita semua. Saya harap kita tetap berikhtiar mematuhi protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi supaya negara kita bisa terbebas dari pendemi, sehingga dapat izin berhaji di tanah suci Mekah tahun depan,” kata Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Fesal Musaad kepada Kendari Pos usai kegiatan Jamarah “Jagong Masalah Haji dan Umrah Tahun 2021 yang dihadiri Plt.Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Khoirizi, di Claro Hotel, Kamis (23/9) kemarin.

Fesal Musaad tak menampik jika daftar tunggu haji di Sultra bertambah dari yang semula hanya 19 tahun menjadi 20 tahun. Itu disebabkan karena terjadi dua kali penundaan pemberangkatan calon jemaah haji, yalni untuk menunaikan salah satu rukun Islam itu.

“Penundaan pemberangkatan jemaah haji terjadi dua tahun yakni musim haji tahun 2020 dan musim haji tahun 2021 ini. Tentu ini semakin menambah daftar tunggu kita, apalagi kuota yang diberikan pemerintah setiap tahunnya sebesar dua ribu jemaah,” ungkap Fesal.

Lanjut dia, pembatalan pemberangkat haji sebenarnya sudah tepat. Jika dipaksakan maka berpotensi mengancam kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji mengingat saat ini masih dalam pandemi Covid-19. “Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah. Jadi menurut saya pembatalan itu sangat tepat dan kami harap para jemaah memaklumiya,” kata Fesal.

Meski batal berangkat, Fesal mengimbau jemaah tidak mengajukan pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini. Uang pelunasan akan digunakan pada musim haji berikutnya. “Sebenarnya masih ada yang belum melunasi. Kalau yang sudah lunas sebaiknya jangan ditarik. Karena dana itu tetap akan kita alihkan pada musim haji tahun 2022. Uangnya aman disimpan pemerintah. Kalau dananya ditarik otomatis tahun depan tidak jadi prioritas lagi,” ungkap Fesal.

Kegiatan Jamarah yang merupakan diseminasi tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji sangat penting untuk memberikan informasi yang benar kepada umat. Dengan kata lain untuk menepis informasi hoaks yang beredar seperti pembatalan haji selama dua tahun karena dana haji digunakan pemerintah membangun infrastruktur dan pemerintah Indonesia punya utang terhadap Arab Saudi, serta kurangnya komunikasi pemerintah Indonesi dan Arab Saudi.

“Dalam forum Jamarah ini, saya tegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Alasan dan masalah yang terjadi sehingga jemaah haji batal berangkat harus disampaikan secara riil dan transparan kepada seluruh jemaah,” jelas Fesal Musaad.

Sementara itu, Plt. Dirjen PHU Kemenag RI, Khoirizi, mengungkapkan pembatalan haji telah disepakati bersama seluruh pemangku kebijakan. “Saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang dilanda wabah covid-19. Ini yang menjadi dasar bagi pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji. Dan sampai detik ini, belum ada izin dari Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji,” ujarnya.

Khoirizi juga menepis isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai pembatalan haji. Kata dia, dana haji umat tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, Indonesia tidak memiliki utang kepada pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia masih intens berkoordinasi ke pemerintah Arab Saudi mengenai haji dan umrah.

“Jangankan untuk membangun, untuk umrah saja itu tidak diperbolehkan, padahal sama-sama ibadah. Dana jemaah haji dikelola sedemikian rupa berdasarkan undang-undang sehingga sangat tidak mungkin disalahgunakan. Jika pemerintah Indonesia diberikan izin, pasti kita berangkatkan jemaah haji, meskipun hanya satu orang,” jelasnya. (ags/ilw/b)