–Hari Ini Plh.Bupati Koltim Berakhir
–Wagub : Perlu Proses, Menunggu Restu Mendagri


KENDARIPOS.CO.ID — Sudah sepekan Bupati Kolaka Timur nonaktif mendekam ditahanan KPK. Sudah sepekan pula, Pj.Sekretaris Daerah Kolaka Timur (Koltim), Andi Muh.Iqbal Tongasa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati. Status Plh Bupati berakhir hari ini dan pemerintahan di Koltim tak boleh lowong. Soal siapa yang bakal menjadi Penjabat (Pj) Bupati, Pemprov Sultra masih “tutup mulut”.

Pemprov pun belum dapat memastikan apakah pengendali pemerintahan di Koltim bakal dilanjutkan oleh Plh atau Pj.Bupati. “Untuk pelaksana harian bupati apakah diperpanjang kita belum tahu. Jadi saya tunggu petunjuk, ” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sultra, Abdillah Zuchri Joenoes tanpa menyebut petunjuk dari siapa saat dikonfirmasi Kendari Pos, Rabu (29/9) kemarin.

LUKMAN ABUNAWAS

Abdillah Zuchri Joenoes mengaku pengusulan calon Pj.Bupati Koltim hingga kini belum dilakukan dan masih dikonsultasikan kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi. “Untuk Pj bupati belum diusulkan. Bahkan nama-namanya pun belum ada. Tetapi, apabila gubernur meminta segera diusulkan berkas-berkas Pj.Bupati, kita sudah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita menunggu perintah lalu kita proses,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, idealnya Pemprov harus segera menunjuk Pj.Bupati yang akan menjalankan roda pemerintahan di Koltim. “Namun ini perlu proses, sebab harus menunggu restu menteri dalam negeri (Mendagri). Memang harus ada Pj.Bupati supaya tidak ada kevakuman pemerintahan, ” kata Lukman Abunawas, kemarin.

Lukman Abunawas juga belum dapat memastikan apakah sudah ada nama yang ditunjuk sebagai Pj.Bupati atau perpanjangan Plh.Bupati Koltim. “Saya belum tahu karena belum ada laporan dari biro pemerintahan. Tapi untuk kelancaran birokrasi di Pemkab Koltim, Pj.Bupati harus segera ditunjuk,” bebernya.

Apabila dalam kondisi belum ada Pj.Bupati maka masa tugas Plh.Bupati bisa diperpanjang lagi. Masa tugasnya selama dua minggu. Bahkan dapat diperpanjang hingga satu bulan. “Tapi, kebijakan Plh.Bupati terbatas. Proses pencairan keuangan di pemerintahan pun tidak dapat dilakukan. Jadi memang sekali lagi saya tekankan, langkah yang paling tepat adalah segera menunjuk Pj.Bupati, ” tegas Lukman Abunawas. (rah/c)

Masa Tugas Plh.Bupati Bisa Diperpanjang