KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9) malam. Roda pemerintahan tak boleh kosong ditinggal Bupati Andi Merya. Idealnya, apabila bupati berhalangan maka Wakil Bupati memimpin daerah untuk sementara. Mengingat belum ada Wakil Bupati Koltim, maka sekretaris daerah (Sekda) dimungkinkan memimpin Koltim. Statusnya sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Koltim. Sekda Koltim saat ini diemban Andi Muh. Iqbal Tongasa.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan beberapa pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

“Saya sedang konsultasi kepada gubernur mengenai penunjukan Plh Bupati Koltim. Tapi di sini, Sekda yang bakal jadi Plh, ” kata Muhamad Ilyas Abibu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sultra kepada Kendari Pos, Rabu (22/9) kemarin.

Ilyas Abibu mengatakan Pemprov Sultra telah mempersiapkan Sekda menjabat Plh.Bupati Koltim. Penunjukan Plh.Bupati Koltim merupakan kewenangan Gubernur Sultra untuk menentukan. “Penunjukkan Plh ini sifatnya sementara, sambil menunggu adanya kepastian hukum yang menimpa Andi Merya Nur. Tapi seperti yang saya katakan, paling tidak yang bakal ditunjuk menjadi Plh adalah Sekda Koltim,”jelasnya.

Menurut Ilyas, berdasarkan aturan, jabatan Plh paling lama satu pekan sembari menunggu penunjukan penjabat (Pj) Bupati Koltim oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi. “Sebagai bagian dari pemerintahan, kita patut mengedepankan asas praduga tak bersalah, jika memang sudah ditetapkan tersangka baru kita ajukan penunjukan Pj,” jelasnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas mengaku belum dapat berkomentar banyak terkait OTT KPK yang menimpa Bupati Koltim, Andi Merya. “Kita tunggu saja putusan yang ada. Sebab kita baru bisa berkomentar bila sudah ada kekuatan hukum tetap. Bila ini sudah ada, pengisian jabatan kepala daerah tentu bakal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Koltim, I Nyoman Abdi mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait kabar OTT KPK di Koltim. I Nyoman mengatakan, dirinya menyerahkan kepada sepenuhnya lembaga yang berwenang bekerja. “Kita harus ke depankan asas praduga tidak bersalah. Kalau kondisi perkantoran masih stuasi seperti biasa, masuk dan bekerja seperti biasa,” kata I Nyoman Abdi, pagi kemarin.

Terpisah, Kadis Disdukcapil Koltim, Anwar Hamzah mengatakan seakan tidak percaya adanya OTT yang gelar lembaga anti rasuah tersebut. “Saya juga baru mendegar ada OTT di Koltim,”katanya irit bicara.

Berbeda halnya Camat Tirawuta, Rusli. Ia mengetahui, ada kabar OTT KPK. “Memang tadi malam (Selasa malam,red) ada kabar OTT tetapi lokasinya kita tidak ketahui di mana diamankan,” ujarnya, singkat.

Salah seorang warga Desa Orawa, Andi, mengaku kaget mendengar kabar yang diketahuinya melalui sosial media facebook yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT pejabat di Koltim. Belakangan baru diketahuinya ternyata Bupati Koltim dan Kepala BPBD Koltim. “Kita harus ke depankan asas praduga tidak bersalah,” kata Andi. (rah/kus/b)

Kedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah

2 Komentar

Comments are closed.