KENDARIPOS.CO.ID — Seluruh perangkat desa minimal mengantongi ijazah SMA sederajat, berdasarkan Udang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Regulasi serupa juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI nomor 83 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa meminta pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah dibuat pemerintah. Artinya, perangkat desa yang terdiri dari unsur sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur) serta kepala dusun (kadus), harus diisi oleh orang-orang yang pernah mengenyam masa putih abu-abu. “Aturan ini harus dipatuhi. Kita mengupayakan regulasi itu dijalankan dengan baik. Mudah- mudahan secara bertahap semuanya sudah ikut aturan, ijazahnya harus minimal SMA sederajat. Kalau pun belum, segera ikut penyetaraan paket C,” ujar Kery Saiful Konggoasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, Keni Yuga Permana tak memungkiri masih ada sebagian desa yang perangkatnya bukanlah lulusan SMA.

Dirinya menuturkan, Pemkab Konawe bersama pemerintah kecamatan senantiasa meminta kepada para kepala desa (kades) se-Konawe untuk mengangkat perangkat desa dengan berpedoman pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 83 tahun 2016. Yang jadi masalah krusial, katanya, regulasi tersebut tidak bisa digeneralisir. Dalam artian, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pulau Jawa dan daerah di bagian Indonesia Timur pastinya memiliki perbedaan. “Kalau kemudian itu kita ikuti, tidak akan ada perangkat desa di Konawe yang cukup. Sebab, ada beberapa desa yang masyarakatnya terbatas dari segi SDM. Memang tidak semua aparat desa di Konawe lulusan SMA,” ujar Keni Yuga Permana.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa saat melantik 123 kepala desa (kades) terpilih hasil pilkades serentak di Konawe.

Kenyataan tersebut, lanjutnya, juga membuat sebagian Kades dirundung dilema. Apalagi, jika masyarakat di desanya memang memiliki kekurangan dari aspek SDM sebagai syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa. “Kemudian, ada desa yang masyarakatnya memenuhi persyaratan, tetapi tidak bersedia untuk menjadi perangkat desa. Akhirnya pemerintah desa (pemdes) mengambil diskresi agar tidak terjadi kekosongan jabatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di desa,” sambung mantan Camat Anggolomoare itu.

Keni Yuga Permana menyebut, pada intinya, pemkab mengupayakan agar regulasi yang menjadi pedoman dalam pemerintahan desa, bisa dijalankan dengan baik. Kalaupun belum ada yg memenuhi syarat, pihaknya berharap di tahun mendatang, perangkat desa yang bukan lulusan SMA bisa mengikuti penyetaraan ijazah, semisal ujian paket C. “Tiga tahun tidak mengikuti penyetaraan, ia bisa dinonaktifkan dari perangkat desa. Tapi kata kuncinya, bahwa pengangkatan perangkat desa oleh Kades harus berpedoman pada undang-undang nomor 6 2014 dan Permendagri nomor 83 tahun 216,” tandasnya. (adi/adv)