–Menunggu Jadwal Sidang Dakwaan


KENDARIPOS.CO.ID — Kursi terdakwa Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Kendari tengah menanti trio tersangka dugaan rasuah penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT.Toshida Indonesia. Trio tersangka, mantan Plt.Kepala Dinas ESDM Sultra Dr.BHR, mantan Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra YSM, dan General Manager PT.Toshida Indonesia, UMR. Ketiganya segera duduk di kursi “pesakitan” dan menghadap yang mulia majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari telah melimpahkan berkas dan barang bukti trio tersangka BHR, YSM dan UMR ke Pengadilan Tipikor. “Setelah pelimpahan ke Pengadilan Tipikor maka JPU Kejari Kendari menunggu jadwal sidang dakwaan,” Ari Siregar, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendari kepada Kendari Pos, Selasa (28/9) kemarin.

Secara administrasi para tersangka kini menjadi tahanan Pengadilan Tipikor. Namun penahanannya tetap di Rutan Kelas IIA Kendari. Tersangka BHR, YSM dan UMR ditahan selama 30 hari, sambil menunggu waktu sidang. “Jadwal sidangnya kami belum dapat dari PN Kendari, jadi sampai saat ini JPU masih menunggu. Nantinya jadwal tersebut akan disampaikan PN Kendari dalam bentuk surat. Kita tunggu saja,” ungkap Ari Siregar sembari menambahkan bahwa berkas perkara tiga tersangka (BHR, YSM, dan UMR) dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Jumat (24/9).

Sebelumnya, Senin (20/9), berkas perkara BHR, YSM, dan UMR dilimpahkan dari penyidik Kejati Sultra ke JPU Kejari Kendari setelah dinyatakan lengkap. Mereka berstatus tahanan jaksa Kejari Kendari. Empat hari kemudian, Jumat (24/9), mereka dilimpahkan dari jaksa Kejari Kendari ke Pengadilan Tipikor dan berstatus tahanan pengadilan.

Sementara itu, Direktur Utama PT.Toshida, LSO, kembali ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra. Sebelumnya, status tersangka LSO “dianulir” setelah hakim menerima permohonan praperadilan.
Noer Adi, MH menuturkan, penetapan tersangka kepada LSO berdasarkan surat perintah penyidikan Kajati Sultra tertanggal 10 Mei 2021, tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan penerbitan RKAB PT.Toshida Indonesia. “Setelah membaca laporan hasil penyidikan dan hasil ekspose perkara, ditemukan cukup bukti yang menetapkan LSO sebagai tersangka pada Senin 13 September 2021,” jelas Noer Adi, baru-baru ini.

Mantan Kajari Pacitan itu menjelaskan dalam surat perintah penyidikan itu, jaksa penyidik diperintahkan menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan penerbitan RKAB PT Toshida Indonesia, atas tersangka LSO. “Yang bersangkutan (LSO) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik sudah menyerahkan surat penetapan tersangka itu. Penyidik menyerahkan langsung ke kediamannya di Jakarta. Saat itu, yang bersangkutan tidak berada di tempat,” ungkap Noer Adi, MH.

Untuk diketahui, BHR, YSM dan UMR ditetapkan tersangka terkait dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.Toshida Indonesia.
Dari hasil perhitungan dan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra, PT.Toshida diduga merugikan negara sekira Rp495 miliar.

Dugaan kerugian negara itu terhitung sejak awal operasi tahun 2010 hingga tahun 2021. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan temuan awal penyidik Kejati. Temuan awal penyidik, dugaan kerugian negara sekira Rp207 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Setyawan Chaliq, MH menegaskan, laporan audit BPKP Sultra menyebut, adanya penyimpangan atas dugaan kasus izin pertambangan PT.Toshida Indonesia menimbulkan kerugian negara sekira Rp.495.216.631.168. “Itu hasil resmi dari BPKP Perwakilan Sultra atas permintaan audit dari penyidik Kejati Sultra. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan perkara,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Setyawan menjelaskan, ada dua hal mendasar penyebab timbulnya kerugian negara. Pertama, terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tidak dibayarkan PT.Toshida sehingga Kementerian LHK mencabut IPPKH PT.Toshida pada November 2020.

“Kedua, setelah izin itu dicabut, kegiatan operasional perusahaan itu masih berjalan berdasarkan RKAB dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra saat itu,” ungkapnyaa.

Aspidsus Setyawan menambahkan, ada indikasi gratifikasi dalam memuluskan keluarnya RKAB dari Dinas ESDM Sultra. Ada temuan aliran dana, salah satunya sekira Rp100 juta untuk beberapa orang. Penyidik masih punya temuan lagi, namun masih didalami. Bahkan berdasarkan temuan, selain para tersangka, ada orang lain yang diduga turut merasakan “basahnya” uang tambang PT.Toshida sebagai “penerima manfaat”. Bukan hanya itu, dari aliran dana itu ada pengembalian dari beberapa orang.(ndi/b)

Tersangka Jadi Tahanan Pengadilan Tipikor