APBD Rp 679 Miliar, Terserap Rp 258 Miliar

Abdul Wahidin,

KENDARIPOS.CO.ID– Progres penyerapan anggaran kian dioptimalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) pada akhir triwulan ketiga ini. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan didesak segera menuntaskan program kerja dan pembangunan yang sudah disusun. Diakui, hingga akhir triwulan ketiga ini, grafik serapan anggaran baru mencapai 37,99 persen. Badan Keuangan Daerah (BKD) Butur memastikan, serapan anggaran akan lebih maksimal pada triwulan keempat.

“Laporan realisasi anggaran per tanggal 21 September lalu, sebanyak Rp 258 miliar belanja operasi dan modal telah terserap atau 37,99 persen dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp 679 miliar. Progres serapan anggaran tersebut terbilang normal,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Butur, Abdul Wahidin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/9).

Ia menambahkan, OPD yang tertinggi serapan anggarannya adalah Sekretariat DPRD sebanyak 67 persen, kemudian Dinas Ketahanan Pangan 64 persen, Kecamatan Kulisusu Barat 63 persen, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 62 persen. “Peningkatan jumlah serapan anggaran akan maksimal di triwulan keempat. Mayoritas belanja OPD masih pada belanja gaji pegawai, perjalanan dinas dan belanja rutin. Kegiatan pembangunan infrastruktur sementera berjalan, baru sebatas uang muka yang dibayarkan,” terang Abdul Wahidin.

Sekretaris BKD Butur itu mengungkapkan, triwulan ketiga ini akhir saldo kas daerah sebanyak Rp 99 miliar. Jumlah itu dianggap aman untuk membayar beberapa kegiatan, terutama uang muka proyek pembangunan yang sementara berjalan. “Jika seluruh proyek kegiatan telah selesai, otomatis serapan anggaran meningkat,” terangnya.

Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Matematika Universitas Halu Oleo tersebut menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan berupa larangan khusus pada kontraktor untuk berurusan di Kantor Badan Keuangan Daerah dalam proses pencairan kegiatan. Langkah tersebut untuk menutup ruang terjadinya transaksi antara kontraktor dan bawahannya dalam mempercepat urusan pencairan.

“Yang berurusan dalam proses pencairan anggaran proyek di BKD itu bendahara, bukan kontraktor. Kalau ada perbaikan berkas pencairan, kontraktor pasti tidak paham. Makanya, bendahara tidak dibolehkan menyuruh pihak ketiga berurusan di Badan Keuangan Daerah,” tegas Abdul Wahidin. (b/had)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *