KENDARIPOS.CO.ID — Penggunaan frekuensi radio ilegal di Sultra masih kerap terjadi. Dari hasil operasi, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari berhasil mengamankan puluhan perangkat telekomunikasi tanpa izin. Padahal penggunaan perangkat ini sangat berbahaya. Sebab mengganggu frekuensi penerbangan, media hingga bisa mengancam ketahanan dan keamanan negara.

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Edi Mulyono mengatakan puluhan alat telekomunikasi tanpa izin tersebut diperoleh dari sejumlah pemilik yang ada di Sultra. Barang bukti yang berhasil disita sebanyak 41 unit. Sebanyak 35 unit dibakar, lima unit dikembalikan karena berstatus Barang Milik Negara (BMN) dan satu unit masih menunggu pemiliknya yang berada di luar daerah.

Sebanyak 35 unit perangkat telekomunikasi tanp izin dimusnahkan di halaman kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari

“Perangkat yang kita musnahkan ini bisa disebut perangkat VHF atau UHV. Atau perangkat komunikasi jinjing yang mempunyai radius sekitar 10 kilometer dan satu perangkat televisi kita musnahkan karena tidak memiliki izin ISR,” tegasnya di sela-sela pemusnahan perangkat alat telekomunikasi ilegal.
Puluhan barang bukti hasil penindakan terhadap frekuensi radio ilegal di berbagai daerah di Sultra. Pemusnahan dengan cara dibakar ini melibatkan berbagai pihak. Mulai dari TNI – Polri, KPID Sultra, pemilik radio dan televisi, termasuk perwakilan nelayan. Pemusnahan alat telekomunikasi ini dilakukan karena tidak memiliki izin resmi.

“Kita menerima beberapa aduan terkait gangguan frekuensi dari pihak maskapai termasuk dari luar negeri. Salah satunya dari pihak bandara di frekuensi 124 mega hertz. Pengganggunya itu paling sering dari radio dan Radio FM. Biasanya itu radio yang coba-coba, padahal frekuensinya bisa interverensi di bandara, mengganggu frekuensi yang digunakan pilot-pilot,” jelasnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Safaruddin menambahkan, penggunaan frekuensi diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. “Ancaman hukumannya cukup berat. Di mana masyarakat yang menggunakan frekuensi tanpa mengantongi izin resmi bisa dijerat 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 400 juta,” tutupnya. (b/ndi)