Arif Wibawa.

KENDARIPOS.CO.ID– Sebanyak 11 pemer­intah daerah (pemda) di Provinsi Sulawesi Teng­gara (Sultra) mendapat­kan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal lima kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2020.

Pemda tersebut terdiri atas Kabupaten Bomba­na, Buton, Kolaka Utara, Konawe, Wakatobi, Kolaka, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Namun demikian, belum ada raihan penghargaan WTP dengan kategori min­imal 10 dan 15 kali ber­turut-turut pada pemda lingkup Sultra. Informasi itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa.

“Menteri Keuangan da­lam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, berpe­san agar laporan keuangan yang disusun kementerian dan lembaga serta pemda selalu menjaga tata kelola yang baik. Selalu meli­hat temuan-temuan Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK dan para audi­tornya,” ujar Arif Wibawa, Kamis (16/9). 

Ia menambahkan, melalui kegiatan rakernas itu, pemerintah member­ikan apresiasi dan peng­hargaan kepada kemen­terian negara/lembaga dan pemda yang laporan keuangannya memper­oleh opini WTP dari BPK dengan katagori WTP minimal 5 kali berturut-turut, 10 kali berturut-tu­rut, dan 15 kali berturut-turut. 

Untuk katagori WTP minimal 5 kali berturut-turut terdiri dari laporan keuangan Bendahara Umum Negara, 39 kemen­terian negara/lembaga, 22 provinsi, 52 kota, dan 235 kabupaten. Untuk katagori WTP minimal 10 kali berturut-turut terdiri dari 25 kementerian neg­ara/lembaga, 5 provinsi, 13 kota dan 16 kabupaten. Sedangkan untuk katagori WTP minimal 15 kali ber­turut-turut terdiri dari 3 lembaga negara. 

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pemda dan unit vertikal kementerian/lembaga lingkup Sul­tra yang terus mengawal akuntabilitas laporan keuangan,” imbuhnya.

Ia berharap, sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee terus diting­katkan karena hal itu mer­upakan salah satu bentuk tata kelola yang baik guna membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat, dan bermartabat. Para kepala daerah di Sultra juga diharapkan senan­tiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa darurat penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksan­aan program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlanjut di tahun 2021. 

“Melalui APBN 2020, pemerintah terus bek­erja keras dan responsif memberikan perlindun­gan kepada masyarakat dalam bentuk dukun­gan penanganan kese­hatan, perlindungan so­sial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha,” pungkasnya. (uli/b)