Pemkab Dukung Sistem Perizinan Terpadu

DISKOMINFO KONSEL FOR KENDARI POS
BERBASIS RISIKO : Peluncuran aplikasi perizinan berusaha oleh Presiden RI, Joko Widodo di Gedung Kementerian Investasi/BKPM dan disaksikan melalui aplikasi zoom Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga di ruang rapat Setkab, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Penerapan layanan yang diluncurkan Pemerintah Pusat melalui portal satu pintu perizinan investasi terpadu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel).

Hal tersebut dilontarkan Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga usai mengikuti peluncuran aplikasi perizinan berusaha, yakni online single submission (OSS) berbasis risiko atau OSS Risk Based Management (RBA)
oleh Presiden RI, Joko Widodo di Gedung Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta, Senin (9/8) secara daring melalui aplikasi zoom.

Bupati Konsel menilai, kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI tersebut sangat berkaitan dengan percepatan investasi di daerah.

“Tentu ini sangat memudahkan para pengusaha dalam mengurus administrasi izin usahanya. Sebab masing-masing individu bisa langsung melakukan pendaftaran secara online dan lebih transparan serta terjamin,” pendapatnya, kemarin.

Selain itu kata Konsel-1 tersebut, penerapan juga dapat mendorong terciptanya standar pelayanan perizinan yang terintegrasi dan terpadu.

“Juga lebih sederhana, tanggung jawab semakin jelas serta lebih dinamis,” nilai Surunuddin.

Sebagai dukungan reformasi perizinan usaha berbasis website yang diluncurkan Presiden itu, mantan Ketua DPRD Konsel tersebut akan segera melengkapi fasilitas hardware pendukung dan melihat serta mengevaluasi peraturan beserta turunannya yang diterbitkan Pemkab.
“Kita siapkan infrastruktur pendukungnya, juga melihat kembali regulasi. Apakah bertentangan atau menghambat iklim investasi. Kita juga akan evaluasi agar mengurai kendala yang ada sesuai pedoman norma, standar, prosedur, kriteria sehingga ada kepastian hukum bagi semua terkait,” terangnya.
Surunuddin juga mengapresiasi hadirnya sistem OSS berbasis resiko tersebut. Sebab para pelaku UMKM diberi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dengan digratiskannya penerbitan nomor induk berusaha (NIB).

“Sehingga sektor ini bisa berkembang dan bersaing sehat dan memiliki identitas serta legalitas sah. Tentu diharapkan berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat wirausaha,” pungkasnya.
(c/kam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *