Memperkuat Pengendalian Gratifikasi, Oleh : Ahmad Hudori


Oleh : Ahmad Hudori (Auditor Itjen Kementerian Agama RI
)

KENDARIPOS.CO.ID — Terma gratifikasi sering kita dengar terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jonto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) disebutkan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa setiap gratifikasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap manakala pemberian tersebut terkait dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas. Lantas pemberian seperti apa persisnya yang dilarang dalam aturan ini?

Ahmad Hudori (Auditor Itjen Kementerian Agama RI)

Masih banyak pihak beranggapan bahwa gratifikasi semacam pemberian hadiah dalam tata pergaulan di masyarakat sehingga dipandang hal yang lumrah belaka. Padahal, sebagaimana diatur dalam aturan Tipikor, gratifikasi dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi berupa suap. Besarannya ditentukan: (a) penerimaan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum; dan (b) penerimaan yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dengan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Ancaman hukumannya tidak main-main. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi hukuman bagi PNS atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi cukup berat. Meski nilai yang diterima tidak seberapa. Di samping itu, seorang PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Namun demikian, ancaman hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku manakala penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan oleh penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, dan selanjutnya KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi itu dapat menjadi milik penerima atau negara.

Ini menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi boleh jadi bukan karena tindak pidana, melainkan karena menghormati tata pergaulan atau adat istiadat yang tidak memungkinkan penerima menolak pemberian gratifikasi tersebut. Contoh-contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh penerima kepada KPK, antara lain terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat, proses penyusunan anggaran, tugas dalam proses pengawasan, monitoring dan evaluasi, proses penerimaan/ promosi/mutasi pegawai, pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain termasuk berhubungan dengan kontrak, ungkapan terima kasih sebelum atau setelah proses pengadaan, serta pemberian pada hari raya keagamaan/adat istiadat atau norma dalam masyarakat.

Dalam hal gratifikasi tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas maka gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan. Karakteristik gratifikasi seperti ini secara umum dipandang sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Salah satu bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya membangunan sistem pencegahan korupsi. Agar pengendalian gratifikasi dapat berjalan efektif, ada empat tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu: komitmen dari pimpinan instansi; penyusunan aturan pengendalian gratifikasi; pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); serta monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.

Tentu saja penerapan pengendalian gratifikasi bisa lebih optimal manakala ada peran aktif seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Pimpinan instansi sebagai pengendali organisasi berperan penting sebagai pengawas, memberikan contoh teladan dan terus-menerus mendorong pembangunan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungannya. Peran ini dikenal dengan ungkapan “tone from the top”.

Komitmen pimpinan untuk mengendalikan gratifikasi merupakan pondasi penting dalam tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan secara tertulis. Pernyataan tersebut harus disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai, rekanan serta para pemangku kepentingan lainnya. Isi pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi itu antara lain: (a) tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau perusahaan domestik atau asing; (b) tidak menerima pemberian yang dianggap suap atau pelicin dalam bentuk apapun tekait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; (c) menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan UPG; (d) menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan (e) menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi (whistleblower).

Walaupun sudah ada peraturan tentang gratifikasi, namun aturan internal dalam pelaksanaannya perlu dibuat. Misalnya, dasar pembentukan UPG, prosedur pelaporan serta perlindungan hukum bagi pimpinan dan pegawai yang menerapkan pengendalian gratifikasi, dan hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Tahap selanjutnya adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berperan sebagai motor penggerak pengendalian gratifikasi. Keberadaan UPG dapat mengurangi tekanan psikologis seseorang dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK atau penegak hukum lainnya, karena penerima atau pelapor cukup melaporkan ke UPG. Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan oleh UPG jika sudah terbentuk. Namun manakala belum terbentuk, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk pimpinan instansi untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Dengan melaksanakan empat tahapan pengendalian gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan suatu unit kerja/entitas kementerian/lembaga dapat mengeliminir dan mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan potensi korupsi di lingkungan kerja masing-masing.(*)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.