7 September Belajar Tatap Muka

La Hidi

KENDARIPOS.CO.ID– Banyak kendala dihadapi peserta didik di Kabupaten Buton Utara (Butur)  selama proses pembelajaran secara daring atau online.  Masih banyak daerah  belum tersentuh jaringan internet sangat menghambat proses pembelajar yang kini diterapkan pemerintah itu  untuk memutus penyebaran virus covid-19.

Dinas Pendidikan memastikan, setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut seluruh satuan pendidikan di Butur sudah boleh menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka 7 September mendatang. Olehnya itu, tenaga pendidik diminta kreatif mendidik peserta didik  selama masa pandemi untuk mencerdaskan generasi bangsa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara (Butur), La Hidi mengungkapkan, menindaklanjuti surat edaran   diterbitkan bupati buton utara tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atas pengendalian penyebaran coronavirus disease di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara.Semua proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada seluruh satuan pendidikan untuk sementara waktu dilakukan secara daring karena masih maraknya penyebaran virus Covid-19  peserta didik wajib belajar di rumah.

“Belajar tatap muka baru dilaksanakan 7 September mendatang,” ujar La Hidi, kemarin.

Kendati proses pembelajaran masih daring,  tenaga pendidik tetap dibebankan  memberikan materi dan tugas kepada seluruh peserta didik untuk dikerjakan dan diselesaikan di rumah masing-masing. “Peserta didik belajar daring, bukan untuk berlibur bebas, peran orang tua sangat diharapkan memantau proses pembelajaran di rumah dan peserta didik dilarang  bermain atau keluyuran di tempat umum seperti di pasar dan wisata,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Butur itu menambahkan, selama proses belajar daring orang tua tidak dibolehkan mengajak anaknya berlibur atau  di daerah lain. “Kepala satuan pendidikan kerjasama dengan orang tua siswa menyampaikan kepada petugas kesehatan apabila terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan,” tandasnya.

La Hidi juga melarang, tenaga pendidik memanfaatkan proses pembelajaran secara daring untuk keluar daerah tidak mendapatkan izin dari atasan. “Guru yang keluar daerah selama proses PPKM diberikan sanksi sesuai kadar kesalahannya,” tandasnya. (had) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *