Polda Sultra Akan Tindak Tegas Pelaku Mafia Tanah – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Polda Sultra Akan Tindak Tegas Pelaku Mafia Tanah


–Kabid Humas Polda : Kita Sikat Tuntas Siapapun Oknum di Belakangnya


KENDARIPOS.CO.ID — Praktik mafia tanah mengintai. Pelakunya bekerja sistematis dan terorganisir. Pelaku dari beragam latar belakang profesi dan lembaga. Contoh kasus, sertipikat tanah ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Dino Patti Jalal beralih nama tanpa akta jual beli (AJB). Oknum yang terlibat mafia tanah bisa dipidana. Ruangnya melalui Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah hingga ke polda-polda, termasuk di Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya melalui Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan Polda Sultra telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Polda menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberantas mafia tanah. Jika menemukan oknum pelaku, Polda Sultra tak segan-segan menindak tegas.

Menurut Kombes Ferry, Satgas Anti Mafia Tanah dijalankan Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra di bawah kendali Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Aries El Fatar. “Setelah dibentuk, Satgas ini langsung bekerja melakukan pendataan dan penyelidikan. Jika praktik ini ada di Sultra, maka pasti akan terungkap. Jika nanti dari penyelidikan Satgas ditemukan dan terbukti ada praktik mafia tanah, dipastikan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya kepada Kendari Pos, Selasa (8/6) kemarin.

Polda Sultra akan bekerja maksimal dan tidak ada alasan membiarkan dugaan praktik mafia tanah. Apalagi masalah mafia tanah menjadi atensi atau perhatian Presiden dan Kapolri. Polda Sultra tak gentar menghadapi mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Akan ditangani dengan cara-cara tegas dan terukur. “Kita sikat tuntas siapapun oknum di belakangnya. Sekali lagi siapapun orangnya, jika terbukti, polisi akan memproses hukum pelakunya. Polda Sultra melaksanakan perintah Kapolri. Mendukung setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Kombes Ferry.

Mabes Polri sudah memberi sinyal akan memidanakan oknum yang terlibat mafia tanah. Kanit 5 Dittipidum II Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, AKBP Kristinatara Wahyuningrum menjelaskan secara tegas, bahwa oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat hingga lurah yang terlibat praktik mafia tanah akan langsung dipidana.

Jangankan yang terlibat kegiatan ilegal, mereka yang melakukan kesalahan tidak sengaja pun akan dikenakan sanksi pidana. “Tidak ada lagi alasan salah prosedur, ataupun cacat administrasi, bila BPN ikut dalam praktik atau mendukung mafia tanah, langsung akan dipidana,” jelas AKBP Kristinatara dalam diskusi virtual, kemarin.

AKBP Kristinatara menyebut ketentuan pidana tertuang dalam Pasal 56 KUHP, bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Pasal 55 KUHP menyebutkan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala BPN Kendari Herman Saeri enggan merespons saat dikonfirmasi. Kendari Pos mencoba menghubungi melalui telepon seluler dan via whatsapp, namun sama sekali tidak ditanggapi. Sedangkan Kepala BPN Sultra tak berada diruangannya saat dikunjungi sekira pukul 13.00 Wita, Selasa (8/6) kemarin.

Terpisah, Dewan Nasional Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), Kisran Makati mengatakan regulasi KUHP pasal 55 dan 56 yang mengatur pidana bagi pelaku mafia tanah patut diapresiasi. Penerapan KUHP itu adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan dalam ruang tata kelola pertanahan.

“Sudah banyak aturan yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia. Yang paling utama, realisasi dan pengawasan atas aturan tersebut. Karena telah banyak contoh kasus, aturan dibuat hanya formalitas belaka tapi penegakannya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kata Kisran Makati kepada Kendari Pos, Selasa (8/6).

Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra itu menegaskan praktik mafia tanah di Sultra marak terjadi. Dengan dalih investasi atau pembukaan lahan pabrik, menerobos, menghegemoni dan mengambil alih secara paksa tanah warga. Sebagai contoh beberapa kali terjadi di Konawe Selatan, Konawe dan juga daerah lainnya. Pergerakan mereka begitu terorganisrlir.

“Hasil analisis kami menyimpulkan para mafia tanah tidak bekerja mandiri. Sistemnya secara berkelompok. Mafia tanah beroperasi secara terorganisir dan tersistematis. Oknum penegak hukum, oknum lembaga pemerintah yang mengatur tentang pertanahan, dan stakeholder terkait diduga kuat ikut serta terlibat,” tegas Kisran Makati, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra itu. (ndi/ali/b)

Mafia Tanah Bekerja Terorganisir dan Sistematis

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy