Pengamat : Memilih Adhoc Kompeten dan Berintegritas – Kendari Pos
Politik

Pengamat : Memilih Adhoc Kompeten dan Berintegritas


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 ditambah dari 20 bulan menjadi 30 bulan. Alasannya agar persiapan dari sisi regulasi dan teknis lebih matang.
Pengamat politik Sultra, Dr.Najib Husain punya pandangan berbeda.

Meski Dr.Najib Husain mendukung usulan KPU tersebut karena mengingat beratnya beban kerja bagi petugas penyelenggara pemilu 2024 namun penambahan waktu harus dibarengi dengan perencanaan yang tepat. KPU perlu fokus pada persoalan-persoalan yang substantif.

Muh. Najib Husain

Menurut Dr.Najib Husain, masalah penyelenggaraan pemilu serentak sebagaimana yang terjadi tahun 2019 bukan terletak pada waktu persiapan yang singkat. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah kompetensi penyelenggara yang kurang mumpuni dan kondisi fisik yang tidak memadai.

“Yang mesti diperbaiki KPU hari ini utamanya dalam seleksi dan penyiapan ad hoc. Jika dari hulunya saja bermasalah, maka akan sangat mempengaruhi tahapan lainnya. Untuk itu, KPU harus mencari penyelenggara pemilu tingkat adhoc yang kompeten dan berintegritas. Walaupun sulit, bukan tidak mungkin dapat dilakukan,” ujar Dr.Najib Husain kepada Kendari Pos, Kamis (3/6) kemarin.

Yang tidak kalah penting juga adalah pengecekan kesehatan penyelenggara. Jangan sampai kejadian gugurnya banyak petugas terulang kembali. “Dalam proses seleksi badan adhoc pemilu 2019, pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan dengan ketat. Ini perlu diperbaiki jika ingin melaksanan pemilu serentak yang dilanjutkan dengan pilkada. KPU juga perlu melakukan proses bimtek yang lebih berkualitas,” terang mantan Ketua Panita Seleksi Anggota KPU Sultra ini.

Di samping itu, KPU sebagai sentra penyelenggara pesta demokrasi, perlu melahirkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang kerja teknis di lapangan, pada waktu yang tepat. Jangan sampai PKPU muncul saat menjelang hari pemungutan suara.

“Sebelumnya, PKPU terbit di waktu yang sangat kasip sehingga teman-teman di daerah kebingungan menjalankan tugas di lapangan. Ini sangat fatal karena petugas di daerah butuh waktu untuk beradaptasi dengan aturan baru yang dikeluarkan KPU,” imbuh Dr.Najib Husain yang juga dosen Fisip Universitas Halu Oleo (UHO).

Tak hanya itu, urusan Alat Peraga Kampanye (APK) juga sebaiknya dikembalikan ke masing-masing peserta atau diserahkan ke pihak ketiga. KPU cukup menerbitkan standard operating procedure (SOP) dan menyerahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaannya.

“KPU harus fokus pada kerja-kerja inti dan tidak perlu mengurusi APK karena ini cukup menguras waktu dan tidak esensial. Berkaca pada pengalaman, APK yang diproduksi KPU sebagian besar tidak digunakan dengan baik oleh peserta,” tandas Dr.Najib Husain. (uli/b)

APK Sebaiknya Dikembalikan ke Peserta Pemilu

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy