Nasib Buruh Sultra di Era Pandemi, Oleh : Zulfadilah Zur, SST – Kendari Pos
Opini

Nasib Buruh Sultra di Era Pandemi, Oleh : Zulfadilah Zur, SST


Zulfadilah Zur, SS (Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe)

KENDARIPOS.CO.ID — Buruh merupakan tulang punggung dalam aktivitas produksi dan memiliki peranan besar dalam roda perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, tercatat 32,26 persen penduduk Sultra usia 15 tahun ke atas bekerja sebagai penerima upah. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja akibat imbas keuangan perusahaan yang tidak stabil.

Hasil rilis publikasi Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan oleh BPS, menunjukkan sebesar 22,88 persen perusahaan di Sultra memilih opsi mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Tiga sektor dengan persentase perusahaan tertinggi dalam mengurangi tenaga kerja di tengah pandemi, yaitu sektor Konstruksi, sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan.
Pengurangan jumlah tenaga kerja banyak terjadi pada usaha menengah dan besar (UMB).

Ketidakstabilan ekonomi dan demi mempertahankan eksistensi perusahaan, maka dilakukan retrukturisasi organisasi yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Pengurangan jam kerja buruh dan penurunan tingkat upah menjadi beberapa opsional yang lebih banyak dilakukan. Pengusaha memiliki keinginan berbeda jalan dengan buruh. Seefektif dan seefisien mungkin dalam mengeluarkan modal kerja untuk hasil yang maksimal. Sedangkan buruh membutuhkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan upah kerja.

Zulfadilah Zur, SS (Statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe)

Tingkat Upah Menurun

Tingkat kesejahteraan buruh dapat didekati melalui rata-rata upah yang diterima buruh. Berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2020, Sultra mengalami penurunan upah buruh sebesar -1,74 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 atau sebesar 2,57 juta rupiah per bulan. Dilihat dari kacamata nasional, Indonesia mengalami penurunan tingkat upah buruh sebesar -5,20 persen. Tidak hanya Sultra, sebanyak 27 provinsi lainnya turut mengalami penurunan upah buruh akibat pandemi Covid-19.

Sekitar lima puluh persen pertumbuhan ekonomi Sultra dipengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kontraksi yang terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga berdampak langsung terhadap perekonomian Sultra. Oleh karena itu, nasib buruh harus diperhatikan pemerintah pusat serta pemerintah daerah melalui intervensinya terhadap pemberian izin usaha kepada investor di Sultra.

Pemberlakukan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 2 tahun 2021 menjadi langkah pemerintah pusat dalam melindungi tenaga kerja Indonesia. Namun dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, penyesuaian upah dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Kesepakatan tersebut tidaklah mudah untuk mencapai titik ekuilibrium yang saling menguntungkan sehingga, pemerintah pusat khususnya pemerintah Provinsi Sultra harus menjadi mediator penting dalam mendengar aspirasi pekerja sebagai bawahan dalam hierarki perusahaan dan penyedia tenaga dalam sistem alur kerja perusahaan.

Perekonomian Sultra Masih Terkontraksi

Perekonomian yang belum stabil tercermin dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Sultra di triwulan 1 2021 sebesar -5,97 persen dibandingkan triwulan 4 2020. Tidak dapat dipungkiri, rantai perekonomian masyarakat belum pulih sepenuhnya setelah pandemi Covid-19 berjalan lebih dari setahun. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai upaya mengulur waktu untuk mempertahankan penghidupan keluarga buruh di tahun 2020 terlebih lagi di tahun 2021 subsidi hanya disediakan untuk slot yang telah terdaftar namun belum menerima di tahun 2020.

Pemerintah sendiri fokus dalam program kartu prakerja serta perlindungan sosial golongan masyarakat 40 persen terbawah melalui BLT desa melalui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil membuat program BSU terhenti di tahun 2021. Kebangkitan perekonomian negara tidak hanya bisa diwujudkan melalui bantuan pemerintah namun melalui stimulus perputaran uang investor dalam kegiatan usaha. Pemerintah kiat mencari investor dengan menawarkan kemudahan dalam penetapan tingkat upah serta ketersediaan tenaga kerja. Tentunya berbanding terbalik dengan keinginan buruh untuk terus meningkatkan tingkat upah minimum regional.

Focus Grup Discussion (FGD)

Beberapa pelaku usaha sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan mendapatkan penolakan masyarakat di Sultra. Ketidakadilan dalam sistem kerja, perekrutan tenaga kerja, sistem upah, dampak lingkungan masyarakat setempat akibat aktivitas perusahaan harus disuarakan. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat akibat ketidakadilan yang terjadi di wilayahnya yakni melalui unjuk rasa. Upaya ini dilakukan agar suara rakyat terdengar langsung kepada pemangku kebijakan publik dan perusahaan. Unjuk rasa selalu dikaitkan dengan tindakan anarkis. Bukan menjadi pembenaran akan aktivitas ini, namun mendapatkan respon yang lebih cepat oleh pemerintah maupun perusahaan. Konsekuensinya memberikan dampak negatif terhadap perusahaan dan daerah seperti rusaknya fasilitas operasional perusahaan dan fasilitas umum.

Melalui penerapan Focus Grup Discussion (FGD), memudahkan pihak yang berkaitan dalam melakukan komunikasi dua arah tentang kesejahteraan buruh dalam sistem pengupahan dan program kerja ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi lapangan di Provinsi Sultra. Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi mediator aktif antara serikat pekerja/buruh dengan pihak internal perusahaan melalui FGD.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Sulawesi Tenggara telah menjadi destinasi beberapa investor besar dalam mengembangkan usahanya. Kekayaan sumber daya alam, rendahnya tingkat upah minimun serta kemudahan administrasi menjadi daya tarik investor. Menyangkut masalah kesejahteraan buruh dan masyarakat setempat sudah sepatutnya perusahaan UMB menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan bentuk pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan dalam penggunaan kekayaan alam maupun kawasan terhadap stakeholders.

Sebagai contoh salah satunya, melalui perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS harus terus ditingkatkan melalui intervensi pemerintah daerah kepada perusahaan. Tidak hanya pada satu waktu namun perekrutan dilakukan secara berkala dan kontinu mengingat banyaknya tenaga kerja luar daerah yang dipekerjakan.

Peningkatan tingkat upah minimum serta perlindungan hak tenaga kerja harus dilindungi oleh pemerintah pusat dan daerah khususnya provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, aktivitas kawasan industrial di Provinsi Sulawesi Tenggara menggeser mata rantai pencaharian masyarakat lokal seperti rusaknya tambak ikan, tanaman perkebunan, banjir akibat aktivitas tambang perusahaan membuat pemerintah harus bersikap tegas kepada perusahaan yang belum mewujudkan CSR sebagai bentuk pertanggung jawaban bahkan termasuk kerusakan jalan yang disebabkan oleh alat berat perusahaan. Kedepannya CSR akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah Sultra. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy