Menghadirkan Pancasila dalam Keluarga, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si – Kendari Pos
Opini

Menghadirkan Pancasila dalam Keluarga, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si


Dr. H. MUSTAKIM, M.Si (Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya)

KEDNARIPOS.CO.ID — Sebagai ideologi bangsa dan/atau dasar negara Republik Indonesia, Pancasila telah mengalami proses yang cukup panjang. Sejak dicetuskannya istilah Pancasila oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 (yang kemudian tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila), hingga munculnya Instruksi Presiden RI Nomor 12/1968 pada tanggal 13 April 1968 yang memuat tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah adalah seperti rumusan yang sekarang masih berlaku, yakni: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan proses yang kuat dan matang karena memakan waktu yang cukup lama lebih dari 20 tahun.

Dr. H. Mustakim, M.Si

Kelima rumusan Pancasila tersebut tentunya diharapkan bisa benar-benar menjadi jiwa bangsa Indonesia. Agar menjadi jiwa maka upaya-upaya untuk menanamkan dalam jiwa anak-anak bangsa harus terus dilakukan agar: 1. Pancasila benar-benar bisa diamalkan, dan; 2. Eksistensi pancasila makin kokoh sebagai ideologi bangsa yang tidak mudah terombang-ambing oleh tafsir yang beragam. Poin yang kedua ini bisa menjadi akibat dari poin pertama, tanpa pengamalan yang baik dan benar (apalagi oleh para tokoh dan pemimpin) justru keberadaan Pancasila bisa terancam karena ditafsirkan semaunya.

Dulu, di era orde baru sempat muncul isu bahwa Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa “Pancasila adalah aku”. Penulis tidak tahu persis apakah benar Pak Harto mengatakan kalimat seperti itu ataukah hal itu berita hoaks semata? Jika ditafsirkan secara positif, mungkin kalimat Pak Harto itu maksudnya adalah bahwa jati diri dan keberadaan Pak Harto adalah sosok yang Pancasialis. Karena dia adalah contoh ideal sebagai sosok yang “paling” mengamalkan Pancasila. Mungkin identik dengan kalimat yang disampaikan oleh Aisyah (istri Rasulullah) ketika ditanya “bagaimanakah gambaran akhlak Rasulullah?” Aisyah menjawab: “kaana khuluquhul qur’an!” (= akhlak Rasulullah adalah Alquran). Bahwa jika kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, cukuplah kita mengamalkan isi Alquran. Karena Rasulullah selama hidupnya (terutama sejak diutus menjadi Nabi dan Rasul) adalah sosok ideal yang benar-benar mengamalkan isi Alquran.

Tentu saja ucapan Aisyah maksudnya seperti itu! Bukan bermaksud sebaliknya bahwa isi Alquran adalah kemauan (yang cenderung mengandung pengertian “hawa nafsu/ambisi”) Rasulullah! Ya, jika ditafsirkan negatif, dan ini sempat terjadi pada kalimat Pak Harto tersebut di atas, bahwa yang dimaksud “Pancasila adalah aku” adalah “Pancasila itu maunya aku” atau setiap kemauanku itulah Pancasila. Berarti juga “jika kalian melaksanakan kemauanku berati kalian tengah/telah mengamalkan Pancasila”. Tafsiran semacam ini tentu berbahaya. Sebab Pancasila adalah soal lain dan kemauan Pak Harto selaku pribadi atau presiden juga soal lain. Bahkan penafsiran ini bisa membuat Pancasila ditunggangi oleh kemauan dan hawa nafsu presiden, atau Pancasila dijadikan sebagai tameng untuk melaksanakan setiap keinginan/ kemauan presiden yang belum tentu sesuai dengan jiwa Pancasila itu sendiri.

Berbeda halnya jika kalimat itu berbunyi “Aku Pancasila” atau “saya Pancasila” atau “saya Indonesia, saya Pancasila!” seperti yang sempat disosialisasikan oleh Presiden Jokowi atau menjadi slogan dan tema pada kegiatan Pekan Pancasila yang diselenggarakan pada 29 Mei s.d. 4 Juni 2017. Meskipun slogan tersebut juga dikritik antara lain oleh Untung Yuwono, Pakar Bahasa Indonesia dari UI yang lebih setuju jika menggunakan kalimat “….Saya Pancasilais”. Namun penulis memahaminya itu hanyalah sebuah kalimat slogan yang lebih simpel, gaul dan mudah dipahami banyak orang. Kritikan pun hanya sekitar penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia yang benar, bukan kritikan dari segi maknawiyah yang “berbahaya” seperti halnya di zaman Pak Harto dengan kalimat “Pancasila adalah aku!”

Bagi penulis, yang terpenting sebenarnya bukanlah soal slogan atau berdebat tentang kalimat publishing. Tapi bagaimana agar Pancasila ini bisa benar-benar menyatu dalam kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia, lalu mewujud dalam sikap hidup keseharian bangsa Indonesia. Menurut penulis, salahsatu pendekatan yang paling pas dan niscaya adalah melalui pendekatan keluarga. Bagaimana agar setiap anggota keluarga Indonesia bisa mengamalkan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila dalam kehidupannya.

Di dunia pendidikan, sebenarnya Pancasila pernah dihadirkan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun mengalami pergeseran seiring perkembangan kurikulum yang terjadi. Di mana pendidikan Pancasila diinkludkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang kemudian generasi milenial sekarang tidak mengenal lagi PMP tapi lebih mengenal kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Namun belakang muncul lagi pemikiran akan kembali menghidupkan mata pelajaran PMP ini.

Masalahnya, ada sebagian yang berpendapat bahwa mata pelajaran PMP yang pernah diterapkan dianggap gagal dan tidak mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi PMP pun hanya sebatas pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD’45, dan PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ) atau PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) dianggap lebih luas dari PMP.

Namun hilangnya mata pelajaran PMP nampaknya juga ditafsirkan sebagian kalangan sebagai “hilangnya moral” bangsa Indonesia yang bersandarkan Pancasila. Karena mata pelajaran PMP (terlepas dari kekurangan yang ditafsirkan sebagian orang) benar-benar fokus mengajarkan “nilai-nilai luhur Pancasila”. Penulis berprasangka mungkin ada sebagian murid yang berhasil memahami, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai tersebut tapi sebagian lain tidak berhasil. Hal ini hanyalah sebuah kewajaran yang juga pasti terjadi pada mata pelajaran lainnya.

Bagi penulis Pendidikan Moral Pancasila itu masih sangat perlu untuk ada di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi. Nanti tinggal diperkuat dalam hal pengamalannya yang didukung melalui pendidikan in-formal dalam setiap keluarga Indonesia. Jadi, saling menopang dan memperkuat antara pendidikan di sekolah dengan keluarga. Khusus untuk menghadirkan nilai-nilai/moral Pancasila dalam setiap keluarga, menurut penulis, dapat dilakukan dengan memadukannya dalam pendidikan dan keteladanan dalam pengamalan agama setiap keluarga. Inkludisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama sangat mungkin dilakukan. Karena tidak satupun rumusan Pancasila juga butir-butirnya bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Dan, harus kita akui, pada umumnya rakyat Indonesia “kuat” meyakini kebenaran agamanya, meskipun dari segi pengamalan beragam.

Inkludisasi rumusan Pancasila dan ajaran agama, sebagai contoh, antara lain dapat digambarkan pada pengamalan ajaran Islam (agama yang terbanyak penganutnya di Indonesia); Pertama, Sebagai seorang muslim mutlak menyembah Tuhan Yang Esa/Satu selaras dengan bunyi ayat al-Qur’an surat al-Ikhlas ayat 1: “Katakanlah, Dia, (adalah) Allah adalah (Tuhan yang) Satu!”. Ketika seorang muslim menyembah Allah yang Satu tentunya juga tengah meneguhkan keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Disamping menyembah Tuhan yang Esa/satu, sebagai muslim Indonesia juga harus menyadari dan mampu bersikap toleran dengan penganut agama lain di Indonesia (ini selaras dengan QS. Al-Kafirun ayat: 6 “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku”). Dengan toleransi tentunya seorang muslim tidak dibenarkan melarang penganut agama lain menyembah tuhannya sendiri, apalagi sampai memaksakan kehendak untuk pindah agama.

Kedua, seorang muslim yang tinggal di Indonesia wajib menerapkan dan mengamalkan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dalam pengamalannya itu tentu saja ia berhak jika ajaran Islam yang dianutnya dijadikan sebagai landasannya sebagaimana Firman Allah: “Bersikap adillah, karena (keadilan) itu mendekatkan diri kepada takwa” (QS. Al-Maidah: 8). Dan ayat lain yang memerintahkan muslim untuk beradab. Hati seorang muslim meyakini bahwa menegakkan keadilan disamping melaksanakan perintah Allah juga menyadari bahwa sebagai orang Indonesia pun wajib menegakkan keadilan ini, karena keadilan merupakan syarat utama mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Keadilan sebagai sumber kedamaian sesama anak bangsa.

Begitupun dalam pengamalan sila ketiga, keempat dan kelima dari pancasila. Disamping merupakan perintah agama untuk “menegakkan persatuan, menjunjung tinggi musyawarah, dan memberikan zakat-infak-shodaqah”, seorang muslim pun wajib menyadari bahwa ketiga perintah agama itu juga merupakan wujud cintanya kepada NKRI dan cinta kepada sesama anak bangsa Indonesia, agar Indonesia tidak terpecah belah, agar dalam setiap pengambilan keputusan tercipta suasana damai dan saling pengertian, dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bukan hanya sekedar rumusan yang tertuang dalam sila kelima, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sampai di sini, saya juga setuju pada sebagian pendapat ‘ulama bahwa sebenarnya bagi seorang muslim jika ia mengamalkan perintah agamanya (khususnya yang bersinggungan dengan kelima rumusan pancasila tentang ketuhanan, adil dan beradab, persatuan, musyawarah, keadilan sosial), pada dasarnya si muslim tersebut sudah melaksanakan “pancasila” atau si muslim itu otomatis seorang pancasilais. Begitupun halnya dengan penganut agama lain, jika memang dalam ajaran agamanya mengajarkan kelima rumusan pancasila dan hal itu diamalkan oleh pemeluknya, tentu mereka juga sudah Pancasilais. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy