Janji Kompensasi Pertambangan di Labuandala Belum Terealisasi – Kendari Pos
Kolaka Utara

Janji Kompensasi Pertambangan di Labuandala Belum Terealisasi

TAGIH KONTRIBUSI : Warga Labuandala di Desa Pitulua meninggalkan kantor PT EBM karena belum ada kepastian terkait kompensasi perusahaan dan berjanji melakukan aksi susulan

KENDARIPOS.CO.ID –Para nelayan dan pemilik lahan di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menagih janji pihak perusahaan yang beroperasi pada kawasan izin usaha Pertambangan (IUP) PT Tiar Daya Sembada (TDS) di Dusun IV Labuandala. Mereka mendatangi kantor PT Energy Bintang Milenial (EBM) selaku salah satu join operasional (JO) PT TDS di jalan Trans Sulawesi, Desa Patowonua, Jumat (11/6).

Warga didampingi Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ahmad Yarib tersebut ditemui Humas PT EBM, Askar. Pihak perusahaan diminta memperhatikan dampak lingkungan yang mencemari perairan dan mengusik sumber mata pencarian nelayan. “Di sana (Labuandala) itu tempatnya para nelayan. Banyak bagang perahu dan itu harus diperhatikan. Nelayan merugi akibat aktivitas tambang,” sorot Ahmad Yarib.

Pihak perusahaan juga harus menempati janji ganti rugi lahan masyarakat yang digarap karena sampai kini belum direalisasikan. Yarib menuding jika keberadaan jembatan titian (Jeti) perusahaan yang ada di sana belum resmi. “Sudah lakukan pemuatan tetapi tidak ada komunikasi ke masyarakat untuk menepati janji kompensasi dan penanganan dampak. Ini yang masyarakat pertanyakan,” sorotnya.

Menanggapi hal itu, Askar berargumen, sebelumnya telah membangun komunikasi ke masyarakat yang dimediasi Kades Pitulua, Akbar Hamzah, namun terputus hingga saat ini. Kedatangan warga menyampaikan aspirasi ke kantornya diterima dengan tiga poin tuntutan. “Tiga soal antara lain mengenai corporate social responsibility (CSR), ganti rugi penggunaan lahan dan kepastian lokasi Jeti,”ujarnya.

Soal CSR, Askar berjanji akan memenuhi hal itu dan tidak mengingkari telah membangun kesepakatan dengan masyarakat sejak awal. Begitu juga kompensasi lahan warga yang ditempati mengumpulkan ore juga akan ditunaikan. “Kami sanggupi hal itu. Hanya saja yang jadi persoalan sebelumnya karena komunikasi dengan Kades terputus,” alasan Askar.

Ada persoalan lain yang juga dipermasalahkan di sana yakni terkait saling klaim kepemilikan lahan oleh warga. Harusnya, hal itu menjadi domain pemerintah dalam hal ini aparat desa atau camat untuk menyelesaikannya. Begitu juga status lokasi Jeti juga masih dianggap belum jelas apakah masuk wilayah Pitulua atau Sulaho. “Bagi kami itu masuk Sulaho, tetapi BPD Pitulua mengaku di wilayahnya. Nah, camat harus turun menetapkan batas lokasi karena telah ada peta batas desa yang telah ditentukan,” sarannya.

Menyangkut legalitas Jeti, Askar mengakui, memang masih berproses dan dipastikan telah melakukan pendaftaran ke instansi terkait berikut dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi. “Kami mau bekerja baik-baik dan silahkan dicek. Semua kami telah daftarkan dan masih on proses,” pungkasnya. (b/rus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy