DPRD Evaluasi Dana Covid-19 – Kendari Pos
Nasional

DPRD Evaluasi Dana Covid-19


–Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Soal Belanja Obat-obatan


KENDARIPOS.CO.ID — Catatan rekomendasi BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 Pemprov Sultra di evaluasi DPRD Sultra. Khususnya pengunaan anggaran Covid-19. Saat penyerahan opini WTP 4 Juni lalu, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi, SE., MSi., CA., Ak, CSFA., CPA., CFrA menegaskan penetapan harga kontrak pengadaan belanja barang medis habis pakai dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai ketentuan.

Sekretaris DPRD Sultra, La Ode Mustari mengatakan penggunaan anggaran covid-19 menjadi salah satu poin yang direkomendasikan. Dalam surat BPK itu, pemerintah diminta segera melakukan perbaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2020 lalu.

“Evaluasi penggunaan dana covid ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan dalam penanganan covid-19 di lapangan. Jangan sampai barangnya tidak ada, sementara pertanggung jawabanya harus 100 persen,” beber La Ode Mustari saat ditemui usai rapat evaluasi yang dihadiri perwakilan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD Sultra, Rabu (16/6).

Anggaran covid-19 tahun 2020 lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra ini, sebesar Rp400 miliar. Namun dari jumlah itu, hanya sekira Rp360 miliar yang digunakan. Anggaran covid-19 itu diperuntukan untuk pembelian alat –alat kesehatan seperti rapid tes, pengadaan masker dan hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan untuk bantuan pangan berupa sembako warga yang terdampak covid, pembangunan ruang isolasi, termasuk honor petugas kesehatan maupun anggota gugus tugas. “Jadi, kita kroscek lagi agar anggaran yang keluar bisa sesuai. Kita harus tahu, kenapa laporan dana Covid-19 bisa tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Rekomendasi BPK ini menjadi perhatian Gubernur Sultra, Ali Mazi. Sebagai bentuk keseriusannya, orang nomor satu di Bumi Anoa ini menginstruksi seluruh OPD mencari akar persoalan temuan BPK tersebut. Upaya ini tak lagi untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari.

“Saya telah memanggil seluruh OPD untuk memperbaiki kinerja dan laporan keuangan tahun 2020, sesuai arahan dan petunjuk BPK RI. Tentu bila ada masalah harus segera kita selesaikan sampai tuntas agar tidak ada menjadi masalah dikemudian hari,” kata Ali Mazi, Rabu kemarin.

Untuk diketahui, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi, SE., MSi., CA., Ak, CSFA., CPA., CFrA menegaskan masih terdapat hal–hal yang perlu mendapat perhatian. Antara lain, klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak tepat. “Penetapan harga kontrak pengadaan belanja barang medis habis pakai dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai ketentuan,” ujar Laode Nusriadi saat penyerahan hasil pemeriksaan atas LHP LKPD Provinsi Sultra tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sultra, Jumat (4/6) lalu.

Selain itu, penetapan status PD Percetakan Sultra yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 oleh Pemprov Sultra berlarut-larut. Lalu, penetapan dasar pengenaan dan penetapan tarif PKB BBNKB tidak dilaksanakan secara akurat. “Dan terakhir, pendataan objek dan subjek PKB BBNKB belum memadai,” sebut Laode Nusriadi.

Kendati memberi “catatan” penting, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi mengapreasiasi Gubernur, Ketua DPRD dan anggota DPRD Sultra yang telah mendukung upaya BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. (rah/b)

Rekomendasi BPK Jadi Perhatian Gubernur

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy