Demokrat-PKS Koalisi di Pilgub Sultra 2024?, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Demokrat-PKS Koalisi di Pilgub Sultra 2024?, Oleh : Prof. Eka Suaib

Oleh : Prof.Eka Suaib
Guru Besar Fisip UHO & Ketua AIPI Cab.Kendari

KENDARIPOS.CO.ID — Partai Demokrat dan Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan bakal membentuk koalisi pada ajang pilgub Sultra mendatang. Signalnya, setelah kedua petinggi parpol yakni Endang dan Yaudu Salam Ajo bertemu. Tidak dapat dipungkiri, jika kedua pimpinan parpol bertemu dan diliput oleh media, tentu saja punya motif politik.

Prof. Dr. Eka Suaib

Melalui sistem pemilihan kepala daerah saat ini meniscayakan adanya koalisi. Meski kepala daerah dipilih secara langsung, tetapi realitas politik di tingkat lokal mencerminkan tidak ada satu kekuatan politik yang mampu untuk mengunci kekuatan sangat dominan di parlemen. Pemilu legislative akan selalu melahirkan kekuatan politik yang fragmentatif. Akibatnya, sulit untuk menciptakan koalisi yang bersifat permanen.

Jika mengamati hasil pemilu legislatif di Sultra, memang PAN tampil dominan. Tetapi, hasil pemilu belum mampu memenuhi persyaratan pencalonan. Akibatnya, maka membutuhkan koalisi dari partai lain guna mengusung calon gubernur.

Oleh karena itu pertemuan antara Endang dengan Yaudu Salam Ajo dapat ditafsirkan sebagai langkah politik pembentukan koalisi pra-pilgub. Tentu saja maksudnya agar dapat memudahkan dalam pembentukan koalisi nantinya. Menjadi pertanyaan apakah gagasan koalisi itu dapat terwujud? Jawabannya ya dan tidak. Terhadap jawaban itu dapat diikuti dengan argumentasi berikut ini.

Koalisi Demokrat-PKS dapat terwujud jika keduanya sepakat pada figur yang disepakati. Salah satunya yakni adanya kekuatan figur kuat kemudian disepakati oleh parpol yang tergabung di koalisi. Figur dimaksud dapat berasal dari luar partai atau dari kalangan internal. Jika ada kesepakatan diantara figur tersebut, maka koalisi dapat diteruskan.

Bagi parpol dengan tingkat calon gubernur berelektabilitas yang cukup tinggi memudahkan untuk menggaet basis koalisi. Jadi, meski parpol memiliki suara lumayan di pemilu legislatif, tapi minim figur kuat akan berhitung panjang untuk maju dalam kompetisi. Sebaliknya, meski perolehan suaranya minim dalam pemilu legislatif, tetapi punya figur kuat dan memiliki elektabilitas tinggi, bisa percaya diri untuk tampil dalam kompetisi di pilkada.

Menjadi pertanyaan, siapa figur yang akan dicalonkan oleh Demokrat dan PKS? Apakah sanggup untuk menjadi magnet menarik untuk koalisi partai lain. Jikapun tidak memiliki figur kuat, apakah koalisi ini dapat menjadi ‘poros alternatif’ dari kekuatan figure kuat dari koalisi lain?

Siapa figur yang akan diusung di Demokrat-PKS pada pilgub mendatang? Untuk menjawabnya, maka bisa dipetakan kluster figur di pilgub Sultra nantinya. Kluster figur calon Gubernur Sultra yakni kluster kepala daerah, kluster ketua parpol, kluster anggota dewan/ mantan (termasuk mantan DPD) dan klaster mantan birokrat senior/mantan anggota TNI.

Endang-Yaudu berasal dari kluster pimpinan parpol, meski keduanya juga masuk mantan anggota dewan. Tidak menutup kemungkinan, pembentukan koalisi dengan variasi seperti kluster pimpinan parpol-kepala daerah, kluster pimpinan parpol-anggota Dewan, pimpinan parpol-birokrat senior, mantan anggota TNI.

Secara teoritik, ada 2 basis pembentukan koalisi yakni office seeking dan policy seeking. Office seeking yakni menggunakan jumlah kursi dan/atau jumlah partner kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi. Sedangkan policy-seeking melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi dan/atau plaform partai.
Tampaknya, pembentukan koalisi denghan menggunakan office seeking. Yakni sangat tergantung dengan perolehan kursi hasil pemilu legislatif 2024.

Jika tidak memenuhi perolehan kursi seperti yang diatur dalam regulasi, maka jangan bermimpi untuk mewujudkan koalisi. Belum lagi dominasi pengurus pusat partai dalam penentuan koalisi sangat kuat. Bukan apa-apa, dalam persetujuan pengurus partai politik tingkat pusat tidak diindahkan oleh parpol tingkat daerah, maka pencalonan dan pendaftaran pasangan calon tidak dapat dapat dilaksanakan.

Jadi, gagasan koalisi Demokrat-PKS di Pilgub tidak bisa dipatok menjadi ‘harga mati’. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan koalisi di Pilgub Sultra memiliki kerumitan tersendiri. Masih banyak kemungkinan koalisi yang akan terjadi.

Bisa ditafsir bahwa pertemuan Endang-Yaudu Salam Ajo selain untuk penjajakan koalisi, tetapi juga tafsir lain. Keduanya mencoba bermain dengan operan bola-bola panjang. Yakni sebagai upaya memanaskan mesin partai. Bukankah pembentukan koalisi pada pilgub Sultra sering dilakukan pada masa-masa akhir batas pendaftaran pasangan calon? Entah benar atau tidak tafsiran di catatan ini. Wallahu a’alam bishawab.

Tidak Bisa Dipatok “Harga Mati”

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy