Atasi Kendaraan ODOL, Pemprov Godok Aturan Baru – Kendari Pos
Metro Kendari

Atasi Kendaraan ODOL, Pemprov Godok Aturan Baru

KENDARIPOS.CO.ID — Meski dilarang, kendaraan Over Dimension Over Loading atau ODOL masih saja terjadi. Atas dasar itu, Pemprov Sultra akan membuat aturan baru. Aturan tak hanya berlaku bagi kendaraan yang kelebihan muatan di jalan umum, namun juga diperuntukkan bagi kendaraan yang beroperasi di wilayah perusahaan tambang.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Hj Nur Endang Abbas mengakui tidak sedikit kendaraan yang kelebihan muatan atau over kapasitas melewati jalan-jalan umum. Bila tak segera dibuatkan peraturan gubernur (Pergub), bakal berdampak pada rusaknya jalan yang ada di Bumi Anoa.

Hj Nur Endang Abbas

“Karenanya kita bakal buat aturan pelarangan bagi kendaraan yang mengangkut barang yang melebihi kapasitas. Sebab, kendaraan-kendaraan itu tentu berdampak pada rusaknya sejumlah jalan nasional dan daerah. Karenanya pemerintah melalui Pergub harus membuat aturan terkait pembatasan daya muat setiap kendaraan yang melintas di jalan,” kata Endang kemarin.

Menurut Endang, telah banyak keluhan dirasakan masyarakat selama ini terutama bagi daerah yang terdapat perusahaan tambang. Di mana saat memuat bahan material umumnya melebihi kapasitas daya muat yang disebut ODOL, sehingga memicu kerusakan jalan yang cukup parah.

Berdasarkan laporan dari BPJN Wilayah Sultra, jalan nasional yang rusak. Contohnya, jalan di wilayah Pohara menuju Morosi Kabupaten Konawe ada lebih 10 kilometer. Sampai saat ini belum terselesaikan. Hal ini dampak dari kendaraan milik perusahaan tambang di daerah itu yang melebihi kapasitas muat.

“Inilah yang perlu kita atur ke depan. Kalau selama ini ada kendaraan yang memuat barang melebihi kapasitas dapat melalui jalan nasional atau jalan daerah maka setelah adanya Pergub itu tidak diperkenankan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina mengatakan aturan terkait over kapasitas kendaraan barang itu sudah pernah dibentuk. Tim yang tergabung dalam pengawasan jalan dan angkutan dalam Pergub yang telah dibuat sebelumnya yakni Gubernur Sultra sebagai ketua sekaligus pelindung, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Dinas Perhubungan, PUPR dan beberapa instansi terkait lainnya.

“Namun, instansi yang tergabung dalam tim tidak berjalan. Soalnya anggaran yang tidak dikucurkan. Untuk itu, perlu ada regulasi yang harus disepakati demi terwujudnya kesinambungan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah untuk masyarakat secara keseluruhan. Bila memang mau dibuat regulasi baru melalui Pergub, harus benar-benar dijalankan, “pungkasnya. (b/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy