Quo Vadis KPK Pasca Putusan MK, Oleh : Adhe Ismail Ananda, S.H., M.H – Kendari Pos
Opini

Quo Vadis KPK Pasca Putusan MK, Oleh : Adhe Ismail Ananda, S.H., M.H


KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi titik ujung perjalanan panjang terhadap upaya menggagalkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu. Dalam putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring itu, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan judicial review uji formil serta sebagian permohonan judicial review uji materiil Undang-undang tentang KPK.

Adhe Ismail Ananda, S.H., M.H. (Dosen HTN IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka)

Perlu untuk diketahui bahwa permohonan judicial review uji formil merupakan, permohonan agar MK melakukan peninjauan terhadap prosedur pembentukan UU yang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan judicial review uji materiil adalah permohonan agar MK melakukan peninjauan terhadap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dari tujuh permohonan uji formil terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi, tidak ada satu pun permohonan yang diterima MK. Sehingga hal ini mematahkan ekspektasi dan harapan para pemohon untuk memberikan peluang mengembalikan KPK sebagai lembaga yang independent. Kemudian menganggap bahwa pembentukan UU KPK Cacat Formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni tidak memiliki naskah akademik dan bukan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019.

Kemudian, tahapan pembahasan UU KPK sebagai bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan di luar kelaziman. Serta dianggap oleh para pemohon melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi satu-satunya yang menyatakan dissenting opinion dalam putusan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK ketika semua hakim menolak gugatan mengenai proses revisi UU itu dan menyatakan proses revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 itu dilakukan dalam waktu singkat dan secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

Dua Hakim MK lainnya yang mendapat sorotan adalah YM Saldi Isra dan YM Suhartoyo setelah dalam putusan MK Nomor 36 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPK adalah rumpun eksekutif,kedua hakim tersebut menyatakan dissentin opinionmereka dan dengan yakin mengatakan KPK adalah lembaga negara independen dan bukan berada di bawah cabang eksekutif, sehingga tak boleh masuk ranah angket DPR. Tapi dalam persidangan kali ini mereka tidak melakukan analisis apa-apa soal dissenting opinion yang mereka bacakan dulu, sehingga terkait dengan lembaga negara mereka mengatakan bahwa KPK di bawah eksekutif. Dari dinamika inilah kemudian banyak yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi turut memberikan legitimasi terhadap upaya pelemahan KPK.

Dalam Amar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, majelis hakim MK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun, tetapi tergolong dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Merupakan logika yang sangat sulit untuk dipahami sehingga menimbulkan disparitas pertanyaan besar mengenai kedudukan dan independensi KPK kedepannya.
Merujuk pada teori Bruce Arnold Ackerman, seorang pakar tata negara dari Amerika Serikat bahwa ada tiga hal yang digunakan untuk mengukur sebuah lembaga independen atau tidak.

Di antaranya (1) dimasukkannya lembaga tersebut dalam konstitusi, (2) peran dan fungsi Lembaga tersebut tidak mudah diubah dalam proses legislasi, dan (3) independensi komisioner dan pegawainya dijamin.Ketiga hal ini hamper tidak lagi dimiliki oleh KPK. Walaupun secara kelembagaan KPK tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi dengan posisi KPK yang termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif menjadikan KPK nantinya akan sangat tergantung pada political will presiden sebagai kekuasaan tertinggi eksekutif.

KPK dalam tugasnya melakukan tindakan pro justisia sekaligus dalam komposisinya sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, menurut Milakovich dan Gordon dapat disebut sebagai dependent regulatory agencies. Yaitu Lembaga bagian dari struktur eksekutif yang konsekuensinya tidak dapat bersikap independent, utamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemertintah itu sendiri. Selain masalah KPK secara struktur kelembagaan, ketentuan mengenai status pegawai KPK yang berasal dari Aparatur Sipil Negara menjadi masalah lain dan ujian bagi independensi KPK kedepannya.

Dalam berkas putusan terkait uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK, sesuai hak-hak yang didapatkannya. Berdasarkan hal tersebut putusan MK mengamini ketentuan dari revisi UU KPK,sehingga pegawai tetap KPK akan berubah status kepegawainnnya menjadi ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan ASN.

Merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai tetap KPK non ASN akan masuk dalam kategori dari P3K. Sedangkan pegawai negeri yang diperkerjakan akan berstatus sebagai ASN. Kondisi inilah yang juga penulis anggap akan menjadi ujian dan berpotensi menghilangkan independensi KPK kedepannya. Independensi dalam hal ini bukan independensi secara norma, tetapi dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK yaitu dalam penanganan perkara tipikor bukan lagi menjadi fokus utama, karena pegawai KPK nantinya akan disibukkan jugadengan sistem kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi.

Salah satu dampaknya adalah wadah pegawai KPK yang diatur dalam PP No 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK yang dibentuk guna menampung dan menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan Komisi sangat potensial digantikan oleh KORPRI. Karena seluruh ASN harus tergabung dalam wadah tunggal Korpri sehingga tidak akan ada lembaga yang mewakili kepentingan pegawai KPK. Hal yang dikhawatirkan apabila anggota KPK ASN maka akan terjalin keterikatan dengan pemerintah eksekutif.

Seperti yang kita ketahui sistem ini mirip dengan sistem Kepolisan dan Kejaksan. Yang mana, sistem ini menganut sistem komando. Sehingga ruang gerak KPK sangat terbatas, sehingga mengakibatkan, apabila tidak mengikuti komando maka akan adanya sanksi kode etik. Padahal kasus yang ditangani KPK selalu berisi pejabat tinggi negara. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat dan membuat berbagai elemen baik itu akademisi, pemerhati hukum, dan berbagai elemen lainnya menyatakan bahwa KPK Lebih baik bubar saja. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy