Pandemi Covid dan Dilema Sistem Pendidikan, Oleh : drg. Endartini Kusumastuti – Kendari Pos
Opini

Pandemi Covid dan Dilema Sistem Pendidikan, Oleh : drg. Endartini Kusumastuti


KENDARIPOS.CO.ID — Setahun pandemi melanda negeri, tentu meninggalkan beberapa hal yang harus dievaluasi bersama. Banyak pihak yang mengkritisi ketidakefektifan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sedang dijalankan saat ini. Konsep yang tidak matang dan tidak adanya evaluasi pada peserta didik menjadi hal yang krusial. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan memang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pendidikan yang layak, akan memperbaiki kondisi masyarakat.

drg. Endartini Kusumastuti (Praktisi Kesehatan Kota Kendari dan Alumnus FKG Universitas Airlangga)

Pendidikan kini di ujung tanduk. Ancaman lost of learning dan keselamatan civitas [komunitas] sekolah menjadi dilema berkepanjangan. Padahal perubahan masyarakat terus berjalan. Jika siswa (peserta didik) tak memiliki bekal pendidikan sahih, maka dipastikan mereka akan tergilas zaman yang penuh fitnah ini. Lantas, harus bagaimana?

Menurut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, wewenang dibukanya pembelajaran tatap muka ada pada tiga komponen yaitu, pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah. Ia mengingatkan kepada kepala daerah untuk mempertimbangkan sejumlah faktor apabila ingin memberikan izin sekolah tatap muka. Antara lain soal tingkat risiko penyebaran Covid-19.

Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa; akses terhadap sumber belajar dan kemudahan belajar dari rumah; hingga kondisi psikososial peserta didik. Nadiem juga memberi syarat soal kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah; ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan satuan pendidikan; tempat tinggal warga satuan pendidikan; mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa; dan terakhir kondisi geografis daerah.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang bertanggung jawab atas semua hal itu? Pemerintah pusat-dalam hal ini negara- atau pemerintah daerah? Jika sedemikian rupa poin yang harus dipenuhi sekolah dengan persyaratan yang rinci seperti yang disampaikan Menteri Nadiem dalam konferensi persnya, bukankah semua itu menjadi tugas dan tanggung jawab negara menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan? Kenapa dilimpahkan semuanya ke pemerintah daerah? Apa yang akan dan sudah dilakukan Kemendikbud menyiapkan instrumen dan mekanisme sekolah tatap muka?

Jika hanya imbauan dan sekadar pengumuman tanpa arahan dan tupoksi yang jelas, ya itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Beban tugas yang mestinya menjadi ranah pusat dengan mudahnya dilimpahkan kepada pemda. Menurut Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, mengatakan menyerahkan kewenangan KBM tatap muka kepada pemerintah daerah adalah bentuk lempar tanggung jawab. Semestinya, membangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi, serta pengaduan yang terencana.

Sehingga, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi melakukan persiapan pembukaan sekolah dengan infrastruktur, protokol kesehatan, dan kenormalan baru. Selain itu, dana yang dibutuhkan dalam mempersiapkan sekolah yang sesuai protokol kesehatan tidaklah sedikit. Apakah dana APBD mencukupi segala sarana dan prasarana tersebut? Jika setiap kebijakan kembali berpulang ke daerah, lalu apa fungsi dan peran negara sebagai pengurus utama urusan rakyat?

Dari penjabaran di atas, tentu sangat terlihat, bagaimana sistem pendidikan Indonesia hari ini. kebijakan dunia pendidikan dalam menghadapi pandemi saat ini cenderung “grusa-grusu”. Kebijakan yang diambil terkesan sporadis. Keputusan dibuat untuk memenuhi desakan beberapa pihak, pertimbangan lancarnya pendidikan, tidak tersendatnya kurikulum tanpa memenuhi persiapan yang memadai. Sebagai contoh, pemerintah mengizinkan penggunaan dana BOS untuk keperluan kuota internet. Namun, penyediaan jaringan internet malah dilalaikan. Hingga saat ini proses pembelajaran ini terkendala bukan dari guru atau siswa. Tapi justru malah dari peralatan pendukungnya.

Lepasnya tanggung jawab Negara terhadap pengaturan urusan pendidikan merupakan buah dari sistem Kapitalis yang mengakar kuat di negeri ini. Negara mestinya berpikir mendalam tentang strategi dan kebijakan yang diambil agar semua pihak, baik kepala daerah, pemangku kebijakan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua merasakan kenyamanan dan keamanan. Sayangnya, paradigma sistem kapitalisme yang egois menjadikan pejabat mau enaknya, tapi tidak mau bersusah-susah mengurusi rakyatnya.

Saat ini kita membutuhkan solusi sistematis dalam mengatasi dilemma sistem pendidikan di masa pandemi. Pertama, selesaikan wabahnya, baru buka sekolahnya. Negara Khilafah akan melakukan pemetaan terhadap kasus positif yang tersebar di setiap daerah. Tujuannya, untuk memudahkan pemisahan yang sakit dengan yang sehat.

Kebutuhan testing secara masif ke seluruh elemen masyarakat agar diketahui secara jelas status individu tersebut bebas virus atau terinfeksi virus. Jika klasifikasi ini dilakukan, maka mudah bagi negara memetakan mana daerah yang bisa sekolah tatap muka dan mana yang masih butuh belajar di rumah. Kedua, melakukan edukasi melalui kesadaran pemahaman, yaitu edukasi spiritual, emotional, dan intelektual. Rakyat harus memahami bahwa pandemi bagian dari ujian Allah. Mereka juga dibekali pengetahuan terkait pandemi Covid-19.

Ketiga, memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 memukul perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberi insentif yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga agar perekonomian tidak lesu. Keempat, paradigma dan tujuan pendidikan negara Khilafah berlandaskan Islam.

Dengan asas ini, arah dan tujuan pendidikan jelas berbeda jauh dari asas pendidikan sekuler. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia saleh yang cerdas iptek serta berkarakter mulia. Begitu pula dengan kurikulum yang disusun. Kurikulum yang dibuat haruslah merujuk pada tujuan sahih tersebut. Negara harus menyusun kurikulum yang lengkap dan sesuai jenjang usia.

Bobot materi tsaqafah Islam dan ilmu terapan harus seimbang. Dengan begitu, suasana kebatinan siswa dan guru akan terjaga. Sekolah daring tidak akan membuat guru dan siswa pening. Sebab, asas pendidikannya adalah akidah Islam. Kelima, yang tak kalah penting dari semua itu adalah dukungan negara terkait anggaran pendidikan dan kesehatan. Negara harus memastikan setiap hak individu terjamin dalam mendapat layanan pendidikan di setiap kegiatan belajarnya. Apalagi di masa pandemi, biaya dan tenaga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Semua anggaran dibiayai oleh Baitulmal.

Negara dalam Islam diwajibkan membuat kebijakan bukan berdasar desakan publik semata tetapi menimbang faktor jaminan keamanan-keselamatan manusia di atas pertimbangan kemudahan. Seluruh fakta kebijakan di atas menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler mengatasi masalah pendidikan. Hal ini akibat dari tersanderanya kebijakan kepentingan ekonomi. Pendidikan tidak dijamin sebagai kebutuhan publik yang wajib diselenggarakan oleh negara. Segala kebijakan disandarkan pada untung dan rugi. Bukan keselamatan dan kepengurusan terhadap rakyat. Oleh karena itu, masihkah kita berharap pada sistem semacam ini? (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy