Electronic Procurement untuk Mencegah KKN, Oleh : Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si – Kendari Pos
Kolom

Electronic Procurement untuk Mencegah KKN, Oleh : Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si


(Sebuah Refleksi)
Oleh : Dr. H. Nur Alam, SE, M.Si
Gubernur Sulawesi Tenggara 2013-2018

KENDARIPOS.CO.ID — Sejak era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah Orde baru, banyak terjadi perubahan dalam manajemen tata pemerintahan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Reformasi juga menjadi triger point bagi pemerintah (daerah) untuk melakukan inovasi, yang kemudian membuka peluang besar dalam penataan otonomi daerah.

Nur Alam

Sebagai Gubernur Sultra saat itu, saya melihat satu hal krusial yang harus segera dilakukan pembenahan adalah soal proses pengadaan barang/jasa agar lebih modern, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan kegiatan belanja pemerintah yang dilakukan secara regular tiap tahun. Diperkirakan rata-rata lebih dari 60 persen dari total APBD dianggarkan untuk kegiatan tender yang dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang anggarannya bersumber dari APBD/APBN.

Mengingat begitu besarnya anggaran untuk kegiatan ini, membuat pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi pintu gerbang utama terjadinya “kebocoran” APBD/APBN. Tercatat, di KPK ada 24 dari 33 kasus atau 77 persen kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

Sebagai orang yang sangat berpengalaman di dunia usaha (kontraktor), saya paham betul seluk beluk tender dengan segala persoalannya yang rumit. Mulai dari borosnya penggunaan kertas, banyaknya kecurangan, dokumen perusahaan yang dihilangkan, KKN dan ketidakadilan dalam proses tender, lamanya waktu tender, dan terjadinya premanisme dan bancakan hukum dalam proses tender.

Semua itulah yang kemudian mendasari terbentuknya Biro Layanan Pengadaan (BLP) yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet. Kelompok kerjanya beranggotakan aparat hukum dari Kejaksaan Tinggi Sultra, yang telah dilatih dan lulus dalam ujian kompetensi dasar sertifikat pengadaan.

Biro itu adalah yang pertama di Indonesia, dan akhirnya menjadi pusat unggulan pengadaan nasional (Centre of Exellence), dan menjadi percontohan nasional bagi pemerintah daerah (Pemda) lain di Indonesia. Ketika itu, belum ada orang yang terpikir ke arah sana, apalagi membentuk lembaga ideal yang memiliki tolok ukur struktural permanen dan mandiri, anggota pokjanya bukan lagi bersifat adhoc (bekerja paruh waktu yang habis tender panitianya bubar).

Tentu saja biro tersebut memiliki dasar hukum yang sesuai amanat Undang-Undang, dan dipimpin oleh seorang kepala biro yang memiliki kompetensi tinggi, berintegritas dan bersertifikat dasar pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI).

Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Sebagai Gubernur, saya sangat paham bahwa tender merupakan pusat dinamika penyerapan anggaran APBD dan APBN, dan Undang-Undang mengamanatkan bahwa paket proyek di atas Rp200 juta wajib ditender melalui lembaga yang permanen dan mandiri. Sehingga, pembentukan BLP barang/jasa berbasis elektronik merupakan langkah reformasi dalam melakukan terobosan sistem kerja. Sistem yang menjamin pengadaan barang/Jasa yang lebih professional, efisien dari segi material maupun biaya, dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu.

Kepala SKPD bisa lebih fokus kepada tupoksinya karena urusan tender di SKPD-nya telah diurus oleh BLP sehingga terhindar dari KKN, transparan dan akuntabel dalam mengontrol proses tender. Selain itu, juga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, dan terakomodirnya aspirasi rakyat melalui DPRD (dalam bentuk program/kegiatan di SKPD) dan proses tendernya terkontrol sesuai amanat peraturan-perundangan. Hal penting lainnya memperlancar penyerapan anggaran pendapatan daerah.

Biro Layanan Pengadaan (BLP) melalui Electronic Procurement (E-Procurement) di lingkup Pemda Sultra dibentuk melalui Perda No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Sultra No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sultra.

Inisiasi saat pembentukan diperkuat lewat kerja sama pemda Sultra dengan lembaga bertaraf internasional European Union (UE) dan Millenium Challenge Account Amerika- Indonesia (MCAA-I). Kedua Lembaga tersebut merupakan lembaga internasional yang concern dan mendukung terhadap reformasi modernisasi E-Procurement.

Program tersebut merupakan realisasi atas visi hendak mewujudkan Sultra sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan melakukan revitalisasi Pemda yang sinkron dengan Nawacita kedua Presiden Joko Widodo, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dan dapat memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Pusat Unggulan Nasional (Center of Exellence)

Proses pembentukan BLP diawali dengan penandatanganan MoU pada tanggal 6 Mei 2013 antara Pemda Sultra dengan Lembaga Internasional Uni Eropa dan LKPP-RI. Dibantu oleh tim gabungan yang terintegrasi, berpadu dengan ahli IT yang concern terhadap penerapan konsep Electronic Government (E-Gov) di pemerintahan.

Didukung pula oleh staf yang ahli dalam membaca dan memetakan kekuatan penggunaan Teknologi Electronic Procurement yang secara teknis mempelajari seluk beluk sistem tender modern yang berfungsi efisien, efektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas intervensi politik, tidak KKN, aman dari persekongkolan tender dengan konsep penerapan E-Gov yang didukung oleh suatu lembaga penanggungjawab pengadaan secara nasional dalam sistem tender modern, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI) yang berkedudukan di Jakarta.

Komunikasi dan harmonisasi aktif juga terjalin antara Pemda Sultra dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra, melalui persetujuan penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atas berdirinya BLP tersebut. Peresmiannya dilakukan langsung oleh Kepala LKPP-RI Agus Raharjo tanggal 3 Februari 2014 (sebelum beliau dilantik menjadi ketua KPK).

Sejumlah dukungan mengalir dari lembaga kementerian, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI, Prof. Dr. H Yuddy Chrisnandi, ME, yang berkunjung ke Sultra untuk melihat langsung lembaga modern dengan tingkat transparansi tinggi dan pelayanan dengan akses informasi yang sangat terbuka untuk masyarakat umum.

Lembaga Ombudsman memberikan penghargaan sebagai pemda yang memiliki transparansi yang masuk zona hijau. Pemda Sultra dianggap patuh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apresiasi lain yang datang dari pemerintah pusat adalah pemberian opini-opini keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama beberapa tahun. Penghargaan juga datang dari Kepala Bappenas RI Andrinof Chaniago tanggal 18 November 2014 di Jakarta. Biro ini juga mendapat gelar kategori sebagai biro pengadaan yang Center Of Exellence (CEO).

Semua penghargaan yang diberikan telah menjadikan Sultra sebagai pusat perhatian dari Pemda di seluruh Indonesia, sehingga banyak Pemda di luar Sultra yang datang untuk studi banding. Pemda yang tercatat melakukan benchmarking ke Pemda Sultra antara lain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Bahkan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) mengakui telah mengadopsi konsep berdirinya Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemda Sultra.

LKKPP-RI juga khusus berkunjung ke Sultra. Bahkan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemda Sultra terpilih menjadi ketua Unit Layanan Pengadaan wilayah regional, membawahi Sulawesi dan Gorontalo. Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemda Sultra juga kerap diundang untuk membantu menjadi saksi ahli dalam penyelesaian permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, dan membantu instansi-intansi vertikal dalam tender pengadaannya yang bersumber dari APBN.

Prestasi nasional Pemda Sultra dalam membentuk Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menjadi pusat unggulan E-Procurement tidak terlepas dari adanya metode terapan yang diisitilahkan dengan nama SKOPPER; yaitu Strategis (mewujudkan fungsi pengadaan yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan eksekusi anggaran serta pengelolaan sumber daya yang efektif). Kolaboratif (memupuk kolaborasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan untuk kinerja fungi pengadaan yang optimal). Orientasi Kinerja (membangun budaya berbasis kinerja dalam fungsi pengadaan untuk meningkatkan nilai tambah di empat area (waktu proses, biaya, kualitas dan tingkat layanan pengadaan). Proaktif (menciptakan pergeseran paradigma dalam rantai pengadaan barang/jasa yang berorientasi pada pelanggan). Perbaikan (berkelanjutan meningkatkan kapabilitas organisasi pengadaan sebagai organisasi pembelajar dengan mengadopsi praktik terbaik pengadaan).

Kesimpulannya, kasus korupsi di Indonesia terbesar adalah korupsi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga solusi yang paling tepat untuk mengantisipasi dan mencegahnya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, dengan membentuk lembaga birokrasi yang modern dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (NA)

Prestasi Nasional Pemda Sultra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy