KENDARIPOS.CO.ID– Polemik tapal batas wilayah Konawe kembali mencuat. Dua kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) serta satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), disinyalir melakukan penyerobotan lahan di otorita Bupati, Kery Saiful Konggoasa. Tiga kabupaten itu, masing-masing Konawe Utara (Konut), Kolaka Utara (Kolut) dan Morowali. Tak main-main, total luasan lahan yang diserobot tiga kabupaten tersebut mencapai 145.192 hektare.

Wakil Bupati (Wabup) Konawe, Gusli Topan Sabara mengaku geram mengetahui wilayah administratif Konawe dicaplok tiga daerah itu. Kabupaten Konut, kata Gusli Topan Sabara, mencaplok lahan pada dua kecamatan yang berbatasan dengan Konawe. Tepatnya, pada lahan di perbatasan Kecamatan Kapoiala serta perbatasan Routa. Untuk perbatasan kecamatan Kapoiala (Konawe) dan Kecamatan Motui (Konut), terdapat tiga desa yakni Tobimeita, Sama Subur dan Banggina yang wilayahnya sudah diserobot Pemkab Konut.

“Kalau kita merujuk pada peta tapal batas, wilayah yang ditinggali tiga desa itu merupakan wilayah Konawe. Di situ tanah kita yang dicaplok luasnya 1.831 hektare,” klaim Gusli Topan Sabara, Kamis (27/5). Lanjut politikus PAN Konawe itu, selain di kecamatan Kapoiala, wilayah yang juga diserobot Konut, berada di Desa Lawali, Kecamatan Routa. Di wilayah tersebut, Konawe harus kehilangan lahan seluas 67.669 hektare. Ihwal tapal batas di Kecamatan Routa itu, Gusli menerangkan, pada saat persiapan pemekaran Konut tahun 2006, ia masih duduk sebagai anggota DPRD Konawe sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar.

Kala itu, dirinya bersama dengan legislator Konawe lainnya sempat berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Para wakil rakyat yang terbang ke Jakarta membahas rencana pemekaran Konut itu, antara lain Ruksamin yang masih menjabat Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Tahsan Tosepu selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siti Suleha selaku Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (Alm) Ones Balaka, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

“Ikut pula Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe kala itu, Aswad Sulaiman yang merupakan Bupati Konut pertama. Kita berangkat (ke Kemendagri) itu tahun 2006, sebelum akhirnya Konut mekar ditahun 2007,” ungkap Gusli Topan Sabara, panjang lebar menjelaskan. Dalam lawatan ke Kemendagri tahun 2006 itu, lanjut Gusli, perwakilan Ketua Fraksi DPRD Konawe juga menyetorkan peta tapal batas kedua wilayah kepada Pemerintah Pusat. Tapi kini, lanjutnya, peta tapal batas yang sudah disepakati seluruh fraksi DPRD Konawe pada saat itu, sudah diubah dari aslinya oleh Pemkab Konut dan tidak disetorkan ke Kemendagri.

“Saya meminta dengan penuh kearifan agar legowo mengembalikan wilayah-wilayah yang telah diserobot tersebut ke Konawe,” pinta Gusli. Selain di Lawali, wilayah Kecamatan Routa lainnya yang juga dicaplok adalah Desa Wiau. Desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Gusli menyebut, setidaknya ada 5.692 hektare lahan di wilayah tersebut yang telah dicaplok Pemkab Kolut.

“Ini juga kita minta dikembalikan. Kita akan segera menyurat ke Kemendagri. Tidak akan kita biarkan satu jengkal pun tanah Konawe diambil daerah lain,” tegas mantan Ketua DPRD Konawe itu. Tak sampai di situ, penyerobotan lahan juga dilakukan oleh daerah di luar Sultra yang bersebelahan dengan Kecamatan Routa. Daerah itu yakni Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sekira 70 ribu hektare tanah Konawe telah dicaplok Pemkab setempat.

Lahan itu berdekatan dengan kompleks mega industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Gusli mengemukakan, penyerobotan lahan oleh Pemkab Morowali bisa dilihat pada perbandingan peta yang dikeluarkan tahun 2002 dan tahun 2012. Secara historis, sambungnya, provinsi Sulteng saat itu masih berada di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Sementara, provinsi Sultra masih bergabung dengan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Batas wilayah Sulut dan Sulsel tertera jelas pada peta pemekaran masing-masing provinsi. Untuk kasus Morowali, saya minta dengan hormat kepada Gubernur, Ali Mazi untuk turun tangan mengatasi masalah lintas provinsi tersebut. Itu tanah Konawe, punyanya Sultra juga. Gubernur harus bertindak agar tanah yang dicaplok Pemkab Morowali bisa dikembalikan ke pangkuan Konawe,” tandas Gusli Topan Sabara. (b/adi)