Sekda Minta OPD Lebih Terbuka – Kendari Pos
Bombana

Sekda Minta OPD Lebih Terbuka

KENDARIPOS.CO.ID– Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana terus mendorong transparansi. Apalagi di era keterbukaan informasi. Tak heran, pemerintah di bawah komando H Tafdil ini begitu serius membenahi layanan agar lebih transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Man Arfah mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi perhatian pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008. Yang mana, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik yang dituntut membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

“Saat ini pemerintah dituntut terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan. Jadi Semua kinerja pemerintah saat ini seluruhnya bisa diketahui oleh masyarakat luas,” kata Jenderal ASN ini saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Opini Aspirasi dan Aduan Publik, di Kantor Diskominfo Bombana, Selasa (6/4).

Sekda Bombana, Man Arfah (empat dari Kanan), didampingi Kadis Kominfo Bombana Sofyan Baco (empat dari kiri) foto bersama usai membuka kegiatan monitoring dan evaluasi opini aspirasi dan aduan publik, di Kantor Diskominfo Bombana kemarin. MASLINDAH ALI/KENDARI POS

Sejauh ini lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bombana ini, tata kelola Pemkab Bombana berjalan transparan dan akuntabel. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Bombana kini diharuskan lebih aktif menginformasikan kinerja-kinerja ke publik. “Dengan begitu, masyarakat mengetahui rencana kerja dari setiap OPD di Pemkab Bombana,’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bombana, Sofyan Baco mengatakan lembaganya telah memiliki website yang bisa menjadi wadah penyebaran informasi terkait tata kelola pemerintahan. Bahkan, setiap OPD telah memiliki masing-masing admin yang dimonitoring langsung oleh Diskominfo Bombana.

“Para admin ini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan yang dimonitoring langsung oleh Diskominfo Bombana,” terangnya.

Upaya ini sambungnya, sejalan dengan peraturan UU Informasi Publik nomor 14 yahun 2008. Yang aman, secara rinci dijelaskan dalam PP nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi pemerintah. Di mana, pemerintah mewajibkan membuat suatu aplikasi untuk bawaan tentang publikasi.

“Seperti contoh di keuangan yang sudah ada SIPD. Sementara di OPD memiliki website, secara rinci dalam website tersebut terdapat aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.

Admin katanya, berperan penting. Sebab mereka bertugas memberikan informasi terkait kegiatan di OPD-nya untuk dimasukan di aplikasi yang ada di website dan dikembangkan menjadi suatu informasi yang disebarluaskan. “Dengan aplikasi itu, masyarakat menjadi tahu bagaimana perkembangan OPD dalam kegiatan kesehariannya,” pungkasnya. (b/idh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy