Isu Kependudukan & Kebijakan Pro Rakyat, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si – Kendari Pos
Opini

Isu Kependudukan & Kebijakan Pro Rakyat, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si


(Dari Tingkat Nasional Hingga di Kebun Kelapa Sawit)

Penulis : Dr. H. Mustakim, M.Si (Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN Sultra)

KENDARIPOS.CO.ID — Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti “isu” dalam dua pengertian, yaitu:1. masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya); 2. kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas-desus. Merujuk makna “isu” pada kamus tersebut, ungkapan “isu kependudukan” dalam tulisan ini diharapkan mengandung pengertian yang pertama yakni “masalah yang dikedepankan” atau masalah yang mengemuka tentang kependudukan.

Dr. H. Mustakim, M.Si

Secara umum isu kependudukan yang melanda Indonesia ada 3 hal: Pertama, Isu jumlah penduduk yang sangat besar. Sampai saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Itulah sebabnya kebijakan program family planning di Indonesia masih terus digalakkan. Meskipun hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) paling terakhir saat ini (2017) angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sudah berhasil diturunkan dari 2,6 (tahun 2002 s.d. 2012) menjadi 2,4 pada saat ini, namun perlu diketahui pertambahan penduduk di Indonesia dengan TFR 2,4 masih tergolong tinggi.

Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) selama kurun waktu 2010 – 2020 sebesar 1, 25 % maka dapat diperkirakan pertambahan penduduk di Indonesia setiap tahun mendekati angka 3,5 juta. Angka LPP ini sudah menurun dari sebelumnya yang cukup lama bertengger di angka 1,49, yang artinya kurun waktu sepuluh tahun sebelumnya (sesuai hitungan SP) pertambahan jumlah penduduk di Indonesia masih di atas angka 4 juta per tahun.

Kedua, Isu persebaran penduduk yang tidak merata. Kita semua mengetahui masalah ini sejak dulu, dan sampai saat ini belum ada solusi yang benar-benar dapat menyeimbangkan antara jumlah penduduk yang berjubel di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk di luar Jawa. Sumatera+Bali sudah lumayan padat, namun Kalimantan, Sulawesi dan Papua (3 pulau besar selain Sumatera) masih sangat sedikit jika dibanding Jawa, Sumatera+Bali. Program transmigrasi yang pernah eksis di era orde baru kini nampak surut.

Beberapa kasus kekisruhan antar suku yang pernah terjadi di bebarapa daerah transmigrasi, atau antara penduduk asli daerah dan warga transmigrasi, sangat berdampak bagi kelangsungan program ini. Begitu pun munculnya kecemburuan sosial yang disebabkan berhasilnya warga transmigrasi jika dibandingkan penduduk setempat, nampaknya membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam melanjutkan program ini. Adanya otonomi daerah pun menjadi hal baru yang berkaitan dengan tawar menawar program ini antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebenarnya program transmigrasi ini menjadi satu-satunya harapan untuk bisa menyeimbangkan atau mewujudkan pemerataan jumlah penduduk antar pulau atau provinsi, dan untuk melanjutkannya memerlukan strategi baru antara lain perlu duduk bersama antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah, mengingat otonomi telah lama diberlakukan. Perlunya upaya penyadaran penduduk secara massal melalui gerakan nasionalisasi rakyat secara menyeluruh, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak membeda-bedakan rakyatnya dan harus tetap bersatu dalam wadah NKRI.

Bahwa berasal dari daerah manapun kita tetaplah Indonesia. Realita bahwa penduduk Indonesia telah menjadi “lintas wilayah”, dimana orang Tolaki bisa tinggal di daerah batak atau sumatera dan beranak pinak di sana, orang suku jawa juga punya hak hidup di Papua, orang Papua sangatlah bagus jika menjadi pengusaha dan tinggal sampai akhir hayat di Kota Jakarta, orang Muna-Buton-Bugis juga ada yang menjadi pejabat dan pedagang di tanah Jawa, dan sebagainya.

Di sinilah rasanya sangat pas ditanamkan pada jiwa setiap anak bangsa Indonesia bahwa “torang samua basudara”. Tentu masing-masing penduduk tetap harus menghargai kearifan lokal tempat tinggalnya dengan mengindahkan prinsip “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, antara pendatang dengan pribumi, antara pendatang dengan pendatang harus bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hilangkan perbedaan, hilangkan egoisme, karena kita adalah sama, Indonesia!

Ketiga, Isu bonus demografi. Ini adalah isu kependudukan yang paling hangat. Karena munculnya bonus demografi dalam suatu negara belum tentu ada dalam setiap seratus tahun. Saat ini Indonesia tengah menjalani bonus demografi, diperkirakan antara tahun 2015 – 2035-an, tentu harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam kondisi bonus demografi dimana jumlah usia produktif (usia 15 – 64 th) sangat besar dan banyak jika dibandingkan usia non produktif (usia 0-15 th dan usia 65 th ke atas), maka semua penentu kebijakan diharapkan mampu mengambil langkah-langkah kongkrit agar bonus demografi bisa menjadi berkah, bukan sebaliknya menjadi malapetaka. Pastikan usia produktif yang saat ini banyak menghuni bumi pertiwi benar-benar produktif dan tidak menganggur, maka penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan terukur harus dilakukan.

Penciptaan lapangan kerja terkadang memunculkan “isu turunan” dari isu bonus demografi yang tengah berjalan. Itulah sebabnya penciptaan lapangan kerja harus benar-benar terukur/terkontrol, hal ini dapat dilakukan dengan cara memerhatikan situasi dan kondisi wilayah. Sebagai contoh, di beberapa wilayah yang tiba-tiba tanahnya digunakan oleh perusahaan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan/atau ditanami tanaman tertentu dalam skala besar (karena yang menanam biasanya perusahaan raksasa), misalnya hadirnya kebun kelapa sawit atau kebun karet di beberapa wilayah di Indonesia.

Beberapa daerah yang tiba-tiba muncul pabrik-pabrik besar, di satu sisi menjadi berkah tersendiri karena penduduk sekitar turut menjadi tenaga kerjanya di pabrik tersebut, namun di sisi lain harus juga memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan operasional pabrik. Limbah indutsri yang dikeluarkan pabrik pun harus dipastikan tidak mencemari lingkungan sekitar. Penebangan pohon-pohon untuk area pabrik dan area operasinya pun perlu dipastikan tidak menyebabkan erosi dan banjir, dll.

Khusus mengenai kebun kelapa sawit, ketika penulis menjadi pemateri dalam suatu kegiatan bertajuk “Workshop Isu-Isu Kependudukan” di daerah yang kebetulan telah ditanami kelapa sawit, tiba-tiba penulis diserang pertanyaan-pertanyaan dari sebagian masyarakat yang hadir. Menurut mereka, sebagian besar petani mengeluh dengan kehadiran kebun kelapa sawit yang tidak jauh jaraknya dari area pertanian milik penduduk. Awalnya penulis mengira lahan pertanian mereka diserobot, namun setelah ditanya bukan itu masalahnya.

Mereka mengeluhkan kekurangan air untuk sawah mereka. Hasil pengamatan petani rupanya tanaman kelapa sawit sangat menyedot air hingga sebagian besar sawah mereka yang ada di sekitar kebun itu kekurangan air bahkan kering. Para petani pun mengeluh, biasanya (sebelum perkebunan kelapa sawit hadir di daerah itu) para petani bisa memanen padi hingga 80 karung dalam setiap kali panen, kini berkurang drastis, “masih syukur kalau bisa panen 20 karung!” Begitulah ungkapan kekesalan mereka.

Penulis pun menyarankan, kiranya hal itu bisa dibicarakan dan duduk bersama antara petani, pemilik perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah setempat. Silahkan saja melakukan investasi di daerah melalui kebun kelapa sawit asal semua persyaratan sudah terpenuhi dan disetujui pemerintah setempat, namun harus juga memperhatikan jika terjadi dampak tertentu sebagai akibatnya. Mungkin perlu dilakukan kajian analisis dampak lingkungan di sekitar kebun kelapa sawit.

Jika yang menjadi persoalan pokok adalah kekurangan air untuk sawah petani, maka baik pihak perusahaan, pemerintah setempat dan petani harus dapat berkomunikasi dan bekerja sama untuk mengatasinya, misalnya melalui pipanisasi air dari gunung atau sungai untuk dialirkan ke sawah atau upaya lainnya yang sesuai dengan kondisi perairan di wilayah tersebut. Upaya pipanisasi dapat saja sepenuhnya dibiayai perusahaan, pemerintah daerah memberikan dukungan, dan petani serta masyarakat sekitar turut mengontrol.

Agar, perusahaan kelapa sawit dan orang-orang yang bekerja dan terlibat di dalamnya bisa tetap hidup tanpa merasa “hidup di atas penderitaan orang lain”. Sementara para petani disekitarnya pun tidak mati dan menderita. Ingat, the governance (kepemerintahan) yang terdiri dari “birokrasi-swasta-masyarakat” adalah 3 kelompok yang bertanggung jawab atas nasib bangsa ini. Dalam kasus kelapa sawit tsb, the governance-nya adalah “pemerintah daerah — perusahaan kelapa sawit — petani sekitar”.

Sebagai perbandingan, di beberapa wilayah lain hadirnya kebun dan perusahaan kelapa sawit malah dapat membawa berkah tersendiri bagi penduduk sekitar. Sebagian besar penduduk yang tanahnya “dipinjam” oleh perusahaan kelapa sawit bahkan sudah bisa memiliki gaya hidup mirip dengan PNS karena mereka bisa menerima gaji tiap bulan dari perusahaan tersebut. Anak-anak muda yang tinggal di sekitar area kebun kelapa sawit dan masih menganggur direkrut sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tsb. Dalam kasus ini justru warga sekitar merasa diuntungkan dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit di daerahnya.

Penulis kira, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, untuk “menyempurnakan”-nya, semua bisa dimusyawarahkan dan duduk bersama untuk merumuskan suatu kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan (selaras dengan sila ke-4 Pancasila kita). Karena, bumi ini hakekatnya milik Tuhan, kita hanyalah “kholifah” yang “mengatur” bagaimana agar kehidupan di bumi ini damai dan adil (selaras dengan sila ke 5 Pancasila kita, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”).*

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy