KENDARIPOS.CO.ID — Setelah mendengar masukan dari pelapor dan terlapor, tim kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menghimpun masukan dan saran dari kelompok aktivis, praktisi, dan asosiasi pers. Masukan dari narasumber diharapkan dapat menjadi bahan dalam diskusi tim. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh sub tim I dan sub tim II pada pertemuan pekan depan.

Ketua Tim Revisi UU ITE Sugeng Purnomo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, jika dirinya berharap anggota bisa memanfaatkan waktu yang ada sambil kita menunggu kegiatan berikutnya.
“Ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai masukan, saran, pandangan dari berbagai narasumber,” kata Sugeng.

Seorang aktivis yang pernah dikenakan pasal dalam UU ITE Ravio Partra menjelaskan, hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.
“Saya dikata-katain, difitnah dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau saya bereaksi dengan melaporkan banyak orang-orang, ujungnya satu negara dipenjara kan?,” ujar Ravio kepada Tim UU ITE.

Patra menceritakan bagaimana pengalamannya berhadapan dengan pihak kepolisian saat dilaporkan terkait dengan UU ITE. Bagi Patra UU ITE adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil.
Ia justru secara pribadi menginginkan dihapuskannya UU ITE. Hanya saja, ia mengakui masih banyak negara yang masih belajar medium internet. Hanya saja, yang terjadi di Indoesia terlalu cepat dan bringas hingga berlebihan dalam merespon.

“Kalau saya tidak punya prinsip bahwa UU ITE ini bentuk mengekang kebebasan sipil, saya bisa laporkan orang-orang yang ketika saya mengalami kriminalisasi tahun lalu misalnya, kalau saya hitung ada ratusan orang yang bisa saya UU ITE kan,” tambah Patra.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, karena tidak memiliki dasar hukum, rencana membuat pedoman penafsiran Undang-Undang ITE justru dapat merugikan pemerintah sendiri.

Saleh mengatakan tata urutan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam tata urutan perundang-undangan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.“Pedoman penafsiran Undang-Undang ITE tidak bisa menjadi acuan bagi penegak hukum. Lebih baik pemerintah tidak memaksakan untuk membuat pedoman penafsiran itu,” tuturnya.

Menurut Saleh, pasal-pasal karet yang dianggap multitafsir dan menjadi polemik di kalangan elite politik dan masyarakat lebih baik disikapi dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal tersebut.(fin)