KENDARIPOS.CO.ID– Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) dijatuhi hukuman disiplin. Mereka terbukti melanggar netralitas ASN pada Pilkada 2020 lalu. Sanksi diberikan setelah sidang majelis penjatuhan hukuman disiplin digelar oleh Pemkab Konut yang diketuai Pj Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konut, H. Kasim Pagala didampingi 14 anggota lainnya.

Sidang majelis penjatuhan hukuman disiplin yang diketuai Pj Sekab Konut, H. Kasim Pagala memberikan sanksi bagi delapan ASN karena terbukti melanggar netralitas pada Pilkada 2020 lalu.

Kepala BKPSDM, Moh. Nur Sain, melalui Sekretarisnya, Sofian, menjelaskan, oknum ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak delapan orang. Tujuh diantaranya dijatuhi hukuman moral dengan membuat pernyataan secara terbuka. Sedangkan satunya diberikan sanksi disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB). “Kedelapan oknum ASN itu berinisial Di, Gu, DB, Pi, YK, Su, AA dan Hi,” ungkapnya, Kamis (25/3).

Dalam sidang penjatuhan disiplin tersebut, hakim menilai kedelapan ASN terbukti melanggar undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai dan PP nomor 42 tahun 2010 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Sidang penjatuhan hukuman disiplin telah dilaksanakan 24 Maret lalu dengan memutuskan sanksi moral untuk tujuh ASN dan satu hukuman disiplin sedang pada Hi. Ini merupakan komitmen Pemkab Konut dalam menata birokrasi ASN yang tidak tunduk dan patuh pada etika seorang ASN,” tandasnya.

Untuk diketahui, sejak H. Kasim Pagala menjadi Sekab Konut, kedisiplinan ASN lingkup Pemkab menjadi hal utama yang dibenahi. Hal tersebut juga berkaitan dengan pemberian tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang dialokasikan pemerintah. (b/min)