Pro kontra terhadap peraturan presiden terkait investasi miras sempat ramai menghiasi pemberitaan. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang menentang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Dalam lampiran 111 Perpres tersebut memuat soal minuman keras. Namun sehari kemudian Presiden Jokowi mengumumkan pembatalan lampiran Perpres tersebut.

Pemerhati Masalah Publik, Sartinah

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah Presiden mendapat masukan dari ulama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lainnya. Pembatalan Perpres. Meski demikian, bisnis miras dan penggunaannya tetap berpeluang menggurita di negeri ini.
Industri miras memang menjadi bisnis menggiurkan. Tak hanya menjadi incaran para kapitalis, miras juga menjadi sektor yang turut menyumbang pemasukan ekonomi negara dalam bentuk cukai. Mengutip laporan APBN di bulan Februari 2021, penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada Januari sebesar Rp250 miliar. Sementara penerimaan cukai atas Etil Alkohol (EA) sebesar Rp100 miliar. Namun, penerimaan tersebut mengalami minus disebabkan pandemi Covid-19 telah memukul sektor pariwisata.

Sebagai informasi, sebelumnya investasi pada industri miras mengandung alkohol dan minuman mengandung anggur masuk ke dalam dua puluh daftar bidang usaha tertutup atau daftar negatif investasi (DNI). Namun, pemerintah memangkas dua puluh sektor tersebut menjadi enam sektor saja. Dengan demikian, ada empat belas sektor yang sebelumnya masuk daftar bidang usaha tertutup, kini menjadi terbuka untuk investasi.

Meskipun industri miras turut menyumbang pemasukan negara, tetapi dampak buruk dari minuman keras juga tidak boleh dinafikan. Sebab, sudah banyak kasus tindak pidana terjadi karena dipicu oleh minuman beralkohol. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. Beliau menyatakan, selama tiga tahun terakhir ada ratusan tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol. Sejak tahun 2018 sampai 2020 ada 223 kasus. Sedangkan untuk peredaran dan penjualan miras beralkohol maupun miras oplosan sebanyak 1.045 kasus.

Sejatinya, tanpa Perpres pun, minuman keras sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama generasi muda. Apatah lagi jika Perpres tentang miras tetap disahkan. Saat ini saja, generasi bangsa ini tengah diterpa degradasi moral yang memprihatinkan. Salah satunya disebabkan oleh miras. Terkait pembatalan Perpres tersebut, seharusnya masyarakat tidak bersorak berlebihan. Jangan lupa, bahwa miras sudah masuk dalam daftar investasi positif (DIP). Hal ini tentu akan membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi pada industri miras.

Dalam perspektif kapitalisme, ekonomi menjadi prioritas di atas manusia. Di bawah akidah sekularisme, halal dan haram tidak menjadi pertimbangan. Dorongan asas manfaat membuat segala hal yang akan mendatangkan keuntungan diberdayakan. Termasuk membuka investasi untuk industri miras maupun mencari pemasukan negara melalui cukai miras.

Padahal, keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas di atas ekonomi. Sebab, sudah menjadi tugas penguasa untuk melindungi rakyatnya dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan. Demikian pandangan Islam terkait salah satu tanggung jawab penguasa.

Islam juga telah melarang segala sesuatu yang memabukkan. Termasuk tidak menjadikan industri miras sebagai penyokong ekonomi negara. Untuk membiayai pengeluaran negara, cukup mengandalkannya dari sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti fai, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, zakat (khusus delapan asnaf), pendapatan dari harta milik umum dan harta milik negara, dan sebagainya. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal tanpa campur tangan asing, niscaya akan cukup untuk membiayai belanja negara. Hal ini meniscayakan pos keuangan negara akan kuat tanpa harus ditopang dari sektor miras.

Miras adalah induk dari semua kejahatan yang telah jelas keharamannya tanpa perdebatan. Bahkan, Rasulullah saw. melaknat sepuluh pihak yang berkaitan dengan miras. Pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan. (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Negara dalam Islam juga wajib menjauhkan masyarakat dari miras dengan alasan apa pun. Selain menanamkan ketakwaan individu, sanksi tegas juga menjadi konsekuensi terhadap para pelaku. Hal ini pernah dicontohkan oleh para khalifah selama masa kejayaan Islam. Ali bin Abi Thalib r.a. menuturkan, bahwa Rasulullah saw. mencambuk peminum khamr dengan empat puluh kali cambukan. Abu Bakar juga mencambuk sebanyak empat puluh kali. Sedangkan Umar bin Khattab mencambuk sebanyak delapan puluh kali.

Saking totalitasnya penjagaan rakyat, Islam bahkan melarang berdirinya industri miras. Para penguasa Islam benar-benar menjadi junnah bagi rakyatnya dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudaratan. Jika penjagaan seperti ini dilakukan oleh negara, mustahil peredaran miras menggurita seperti saat ini. Mengonsumsi saja tidak diizinkan, apatah lagi membuka keran investasi terhadap barang haram. (*)