Solusi Islam Mengentaskan Kemiskinan, Oleh : Ruli Ibadanah Nurfadillah, SP


Ruli Ibadanah Nurfadillah, SP (Pemerhati Pendidikan dan Anggota Menulis Kreatif. Direktur Keuangan SIT Insantama Kendari)

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada September 2020 sebanyak 317,32 ribu orang. Dibandingkan Maret tahun yang sama atau selama enam bulan terakhir, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 15,5 ribu orang. Naiknya angka kemiskinan ini tidak hanya di Sultra saja, 33 Provinsi lainnya pun tak jauh berbeda. BPS telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020.

Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Kemiskinan selalu menjadi persoalan klasik yang berulang dari tahun ke tahun. Di balik kekayaan sumber daya alamnya, memang ironis jika menyaksikan fakta bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan yang menimpa rakyat tidaklah berdiri sendiri tanpa sebab. Mereka hidup miskin bukan karena nasibnya yang tak beruntung. Mereka miskin bukan pula karena keterbatasan skill. Mereka sejatinya dimiskinkan sistem yang serba kapitalistik. Mau sekolah tinggi, terkendala biaya pendidikan mahal. Mau kerja nyaman, terhalang skill yang tak mumpuni akibat pendidikan rendah. Mau kerja, tidak tahu dapat modal dari mana. Mau belanja kebutuhan, harga bahan pokok naik. Bayar listrik, air, tidak ada yang gratis. Ingin menikmati kesehatan gratis harus dihadapkan dengan aturan dan administrasi berbelit.

Kebijakan untuk rakyat dipersulit, regulasi untuk pemodal justru dipermudah. Belum lagi rakyat harus berhadapan dengan korupsi menahun di negeri ini. Di situasi pandemi, para penguasa masih saja memanfaatkannya sebagai ladang korupsi berjemaah. Rakusnya oligarki senantiasa berbuah kemiskinan yang mengabadi. Pengentasan kemiskinan total adalah hal mustahil dalam sistem demokrasi.

Solusi Tuntas Islam Mengentaskan Kemiskinan

Menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) secara menyeluruh. Sebagai sebuah sistem, negara Islam akan meniscayakan sebuah mekanisme agar kebutuhan primer ini terpenuhi. Langkah Sistem Khilafah Mengentaskan Kemiskinan: Pertama, jaminan kebutuhan primer.

Hal ini tidak berarti negara membagikan secara gratis makanan, pakaian, atau rumah kepada rakyat setiap saat, hingga terbayang rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Maksud dari jaminan tersebut diwujudkan dengan pengaturan serta mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, di antaranya: Mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman, “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (QS al-Baqarah [2]: 233).

Jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah, seperti meninggal, cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usia lanjut, dan lain-lain., kewajiban nafkah dibebankan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah. Jika seseorang tidak memiliki kerabat atau memiliki kerabat tapi hidupnya pas-pasan, maka pihak yang berkewajiban memberinya nafkah adalah baitulmal (kas negara).

Dengan kata lain, negara berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Jika kas negara kosong, maka kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif. Allah Ta’ala berfirman, “Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.” (QS adz-Dzariyat [51]: 19). Kedua, pengelolaan kepemilikan.

Kepemilikan umum dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, yaitu bisa berupa harga murah bahkan gratis. Harta milik umum ini berupa barang tambang, minyak, sungai, danau, hutan, jalan umum, listrik, dan lain-lain. Harta ini wajib dikelola negara dan tidak boleh diswastanisasi dan diprivatisasi sebagaimana praktik dalam kapitalisme.
Ketiga, distribusi kekayaan yang merata.

Negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. Bahkan, setiap individu berhak menghidupkan tanah mati, dengan menggarapnya; yang dengan cara itu dia berhak memilikinya.

Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut. Semua itu menggambarkan bagaimana syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Keempat, penyediaan lapangan kerja. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja terutama untuk laki-laki. Karena merekalah pencari nafkah bagi keluarganya. Negara membolehkan perempuan berperan dalam ranah publik, seperti dokter, perawat, guru, dan lain-lain. Namun, tugas perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah suaminya tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan dengan sempurna. Kelima, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan.

Masalah kemiskinan biasanya juga disebabkan tingkat pendidikan rendah yang berpengaruh pada kualitas SDM. Di sinilah negara akan menyelenggarakan pendidikan gratis kepada rakyat. Demikian pula dengan layanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma. Sebab, pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi negara. Demikianlah, Islam mengatur secara rinci bagaimana mengatasi kemiskinan struktural dan kultural dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Pengaturan seperti ini tidak akan dijumpai dalam sistem demokrasi kapitalis. Mekanisme ini hanya akan ditemui tatkala Islam diterapkan dalam bingkai negara Khilafah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *