KENDARIPOS.CO.ID — Para pencari kerja di Sultra dapat “berburu” nomor induk pegawai (NIP) bulan depan. Pemerintah pusat memastikan membuka seleksi calon PNS dimulai April 2021. Informasi itu tertuang dalam laman Sekretariat kabinet RI, https://setkab.go.id dan laman Kemenpan RB, www.menpan.go.id. “Rekrutmen bagi CPNS akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan yang rencananya pada bulan April. Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK non-guru, dan CPNS,” ujar Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Teguh Widjinarko.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra enggan berspekulasi soal seleksi digelar April. Yang pasti, sejak Januari 2021, BKD Sultra telah mengusulkan formasi CPNS tahun 2021 ke Kemenpan RB. Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Sultra, Kadir mengatakan sampai saat ini masih menunggu jumlah kuota yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB.

“Untuk penerimaan CPNS sampai hari ini belum ada informasi pasti. Pada prinsipnya kita di daerah menunggu petunjuk teknis. Kita tak mungkin berkomentar tanpa ada petunjuk resmi,”kata Kadir saat dikonfirmasi Kendari Pos di ruang kerjanya, Senin (22/3).

Kadir mengakui dalam beberapa kali rapat dengan Kemenpan RB, disebutkan pendaftaran CPNS kemungkinan digelar akhir Maret ini. Namun, dia enggan memastikan karena belum menggenggam surat resmi dari Kemenpan RB. “Biasanya sebelum seleksi CPNS dibuka, BKD dari daerah-daerah diundang rapat bersama Menpan RB, sekaligus menerima kuota masing-masing daerah. Jadi kuota diserahkan lebih dulu ke daerah lalu masa seleksi CPNS dibuka,” jelas Kadir.

Kadir menjelaskan Pemprov Sultra sudah mengusulkan sekira 499 formasi CPNS tahun 2021 ke Kemenpan RB. Soal berapa yang disetujui, tergantung keputusan Kemenpan RB. pemerintah pusat. Formasi yang diusulkan yakni tenaga guru, kesehatan, tenaga teknis, dan fungsional umum.

“Kita hanya sebatas mengusulkan formasi yang dibutuhkan. Penentunya adalah Kemenpan RB. Sampai hari ini (kemarin,red) belum ada jawaban dari pusat terkait itu. Termasuk petunjuk teknis seleksi dan jadwalnya. Jadi kita tunggu saja,” tegas Kadir.

Lulusan SMA Bisa Seleksi CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan seleksi CPNS dapat diikuti lulusan SMA pada formasi tertentu. “Untuk SMA itu spesifik. Untuk sipir, penjaga tahanan atau penjaga rutan. Tidak perlu keahlian khusus,” ungkapnya, Senin (22/3).

Para lulusan SMA juga bisa mengikuti CPNS dengan mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Nantinya mereka akan menjalani pendidikan sesuai ketentuan sekolah kedinasan tersebut.
Selain itu, terdapat sejumlah formasi di pemerintah daerah (pemda) yang dapat diisi oleh lulusan SMA. Tetapi bukan sebagai CPNS, melainkan honorer. “Contohnya Pemprov DKI Jakarta perlu tenaga kebersihan, tenaga parkir, tenaga (pembersih) gorong-gorong, kan nggak harus PNS. Ambil saja honorer. Ambil saja satu-dua tahun (kontrak), asal (gaji) UMR silakan,” ungkap dia.

Tenaga honorer dapat direkrut oleh daerah karena tidak membutuhkan keahlian spesifik. Namun, untuk CPNS tidak bisa karena membutuhkan kemampuan khusus sesuai bidangnya.
Sebagai informasi, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sekolah kedinasan.

Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83 ribu formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189 ribu formasi. “Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dikutip dari laman Setkab, Senin (22/3/2021).

Sebelum itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan menetapkan formasi yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Bagi calon pelamar guru PPPK, akan diberikan kesempatan mengikuti tiga kali seleksi. Yakni bulan Agustus, Oktober, dan Desember. “Setelah proses seleksi dengan computer assisted test (CAT), bagi yang lulus akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni pemberkasan, hingga penetapan NIP oleh BKN,” kata Plt.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko. (rah/b/jpg)