KENDARIPOS.CO.ID — Riak di tubuh Partai Demokrat mulai menjadi ombak. Seruan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) semakin santer. Padahal, belum genap satu tahun kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terhitung 15 Maret 2020 terpilih. Bahkan, dikabarkan jika KLB akan dihelat pertengahan Maret.
15 Maret 2020 lalu. Selain dorongan KLB, desakan agar putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono ini mundur juga disuarakan.

Organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat mendesak agar AHY untuk mundur dari jabatan ketua umum partai. Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi Sugindo secara tegas meminta AHY mundur dari jabatan Ketum.

Menurutnya, ada beberapa kegagalan AHY dalam memimpin partai dengan logo mersi tersebut. Hal ini lah yang menjadi dasar barisan massa untuk meminta AHY turun dari jabatannya. Sejumlah kegagalan yang dimaksud seperti kalahnya AHY dalam Pilkada DKI 2017 lalu. AHY yang diusung sebagai calon gubernur kalah dalam putaran pertama. Kemudian, AHY justru diangkat menjadi komandan tugas utama atau Kogasma Partai Demokrat.

Padahal, tugas yang diemban AHY bisa dibilang cukup berat dan memerlukan pengalaman dalam menjalankan fungsinya. Yakni untuk memenangkan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan.
“Tapi apa, hasilnya bukannya perolehan suara Partai Demokrat naik atau bertambah, tetapi malah menurun menjadi 7,7 persen,” terangnya. Ia berpendapat, jika partai hanya dikelola oleh segelintir orang apalagi masih dalam satu keluarga terbukti tidak cukup baik.

Supandi juga menilai, terpilihnya AHY sebagai ketua umum secara aklamasi juga terkesan sangat dipaksakan. Jelas. Alasannya, AD/ART baru dibuat setelah kongres selesai dilaksanakan.
Kesan otoriter selama menjabat sebagai ketua umum juga disampaikan Supandi. hal ini terlihat dari mudahnya AHY memecat anggota partai yang dianggap tidak mampu menangani persoalan internal partai.

Selain Barisan Massa Demokrat, Angkatan Muda Demokrat (AMD) justru lebih dulu mendukung dilaksanakannya KLB. ketua Umum AMD Boyke Nivrizone saat konferensi pers menyampaikan, jika KLB bukanlah bentuk kudeta kepada AHY.

Hal tersebut, merupakan langkah konstitusi yang bisa dilakukan. Hanya saja, KLB justru terhakimi jika langkah tersebut adalah kudeta. padahal, KLB merupakan langkah organisasi yang telah diatur oleh hukum. Ia juga berkaca dari pengalaman partai Demokrat beberapa tahun silam. Yakni saat KLB dilakukan di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Menurutnya, KLB sudah sesuai dengan konstitusi, baik hukum negara maupun partai.

“Kenapa singgung konstitusi. Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, karena ada kejadian politik, lalu terjadi pergantian. Saat itu Bapak SBY menggantikan Mas Anas Urbaningrum atas hasil kongres luar biasa. Itu sah secara undang-undang dan hukum, baik hukum negara dan partai politik,” ujarnya.

Ia menyampaikan, di bawah kepemimpinan AHY, soliditas internal Partai Demokrat terganggu. Hal itu dinilai sangat bertolak belakang dengan Ketum terdahulu, yakni SBY. (fin)