Revisi UU ITE, Realita atau Retorika? Oleh : Teti Ummu Alif – Kendari Pos
Opini

Revisi UU ITE, Realita atau Retorika? Oleh : Teti Ummu Alif


KENDARIPOS.CO.ID — Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali bergulir. Ini setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jika penerapannya tidak memenuhi rasa keadilan, maka harus di revisi.

Teti Ummu Alif (Pemerhati Masalah Publik)

Presiden akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE. Karena pasal-pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut. Revisi UU ITE sebenarnya bukan pertama kali ini saja bergulir. Pada 2016, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, faktanya revisi saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet.

Sontak saja, sejumlah pihak menyangsikan keseriusan pemerintah dalam merevisi UU yang selama ini telah menelan banyak korban. Bahkan, wacana tersebut mengundang kecurigaan publik. Sesungguhnya ada motif terselebung di balik rencana revisi. Analis Politik mensinyalir wacana revisi UU ITE mengemuka hanya sebatas alat pencitraan pemerintah. Sebab menurutnya, gagasan revisi UU ITE mencuat di tengah terpaan berbagai kritik dari dalam negeri dan internasional. Salah satu yang terbaru, survei The Economist Intelligence Unit (EIU) mendapati indeks demokrasi Indonesia menurun.

Negeri kita menempati peringkat 64 dari 167 negara dunia. Merosotnya indeks demokrasi tersebut bersamaan dengan bergulirnya pelbagai kritik mengenai kebebasan berpendapat dari publik di dalam negeri. Selain itu, Arif juga curiga bahwa kabar revisi UU ITE ini hanya sebagai bagian dari barter politik. Ia menilai ada kemungkinan revisi UU ITE akan menggeser RUU lainnya yang telah dipastikan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Hal senada disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Lembaga ini menganggap kabar revisi UU ITE muncul semata untuk menyelamatkan citra pemerintah lantaran kerap kali secara paksa mempidanakan orang-orang yang kritis. Sejauh ini Kontras belum melihat adanya keseriusan pemerintah merevisi UU ITE meski wacana sudah disampaikan Presiden Joko Widodo.

Mengutip data dari Institute for Criminal Justice Reform dan SAFEnet, menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020, kasus dengan pasal 27, 28, dan 29 dari UU ITE memiliki conviction rate 96,8 persen (744 perkara). Tingkat pemenjaraannya juga sangat tinggi mencapai 88 persen (676 perkara). Bahkan laporan terakhir SAFEnet, menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet dengan tujuan membungkam suara-suara minor. Sektor perlindungan konsumen, anti korupsi, prodemokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi menjadi sasaran utama.

Jika dicermati, reaksi publik tidaklah berlebihan. Karena, sejatinya pengesahan UU ITE memang terbukti telah menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan penguasa. Pemerintah tetap tak bergeming meski dicap represif oleh rakyatnya sendiri. Sebab, hal ini merupakan konsekuensi jika memilih konsisten menerapkan sistem demokrasi kapitalis neoliberal yang cenderung pro kepentingan kapitalis. Karena, sistem ini sudah pasti akan menabrak proses partisipasi rakyat, sekaligus menihilkan proses dialog yang akomodatif terhadap kepentingan rakyat banyak.

UU yang awalnya dibuat dengan niat untuk melindungi konsumen dari kejahatan dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Sehingga mengebiri kebebasan berpendapat yang konon katanya sangat dijunjung tinggi dalam dunia demokrasi.

Padahal, disetiap kesempatan sang presiden selalu mengkampanyekan bahwa dirinya siap menerima kritikan dari berbagai pihak khususnya dari rakyat. Pesan ini seolah memberikan sinyal kepada kita bahwa Indonesia memiliki presiden yang merakyat. Sayangnya, di sisi lain sepertinya pesan ini tidak tersampaikan dengan baik kepada beberapa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI. Beberapa aktivis dan mahasiswa nyatanya sampai hari ini, masih saja ditangkap oleh pihak kepolisian dalam berbagai aksi demonstrasi. Sungguh, bertolak belakang dengan pernyataan yang dipublikasikan.

Seyogianya, dengan kritik penguasa bisa sadar dan mawas diri dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, Dalam ajaran Islam, kritik termasuk amar makruf nahi mungkar sebagaiman yang terdapat dalam Alquran Surah Ali Imran: 110 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Rasulullah Saw bahkan menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat, “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw., seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah Saw. menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.”(HR. Ahmad).

Muhasabah atau kritik terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Dengan muhasabah, tegaknya Islam dalam negara akan terjaga dan membawa keberkahan. Budaya muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam peradaban Islam sepanjang 13 abad memimpin dunia. Akankah kita merasakan kembali mengkritik tanpa was-was? (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy