KNEDARIPOS.CO.ID–Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Teluk Kendari batal diatur (disusun) melalui Peraturan Daerah (Perda). Aturan itu berlaku pasca disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja oleh pemerintah. Kini aturan terhadap lingkungan itu diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Kendari.

Ketua DPRD Kendari, Subhan tak menampik jika pihaknya baru mengetahui aturan tersebut. Padahal UU Cipta Kerja sudah disahkan Presiden Jokowi sejak November 2020. Disisi lain, pihaknya sudah beberapa kali membahas RDTR Teluk Kendari baik secara internal maupun melibatkan Pemkot Kendari.

Atas dasar itu, dia telah merintahakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar segera melakukan rapat paripurna internal terkait perubahan susunan yang tadinya berbentuk perda, berubah menjadi perwali.

Subhan

“Sebelumnya kami sudah selesai bahas masalah raperda tentang RDTR Teluk Kendari. Dan itu sudah tuntas, tinggal diparipurnakan saja untuk kemudian menjadi perda, cuman karena ada perubahan. Ya, kami akan bahas ulang,” ujar politisi PKS itu, kemarin.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kendari, Muhammad Rusmin membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil konsultasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RDTR harus disusun berdasarkan perwali, dan bukan perda.

“Itu sudah ketentuan UU Cipta Kerja. Apa yang disampikan Kementerian kepada kami saat konsultasi, ini juga yang kami samapikan di DPRD. Jadi sudah tidak ada pembahasan RDTR di DPRD ,” kata Rusmin. (ags/b)