Rakyat Miskin Meningkat, Butuh Distribusi Harta, Oleh : Hasriati, S.Pi – Kendari Pos
Opini

Rakyat Miskin Meningkat, Butuh Distribusi Harta, Oleh : Hasriati, S.Pi

KENDARIPOS.CO.ID — Kini Indonesia telah memasuki tahun kedua masa pandemi Covid-19. Sejumlah langkah kebijakan diambil pemerintah dalam situasi meluasnya wabah, salah satunya pembatasan interaksi masyarakat. Namun keputusan tersebut, tetap memberi dampak pada angka pengangguran yang meningkat tajam, kemudian berimbas pada lonjakan angka kemiskinan.

Statistisi Ahli BPS Konawe, Hasriati, S.Pi

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2020 naik menjadi 7,07 persen dari 5,23 persen Agustus 2019. Jumlah pengangguran sebanyak 9,77 juta orang. Sementara jumlah penduduk usia kerja yang terdampak karena Covid-19, sebanyak 29,12 juta orang.

Secara rinci, pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid 1,77 juta orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hourse) karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.

Kondisi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, menjadi bukan angkatan kerja, sementara tidak bekerja dan pengurangan jam kerja, secara otomatis berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan keluarga, terlebih pada saat pandemi. Hal ini sangat dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di tambah lagi, inflasi (naiknya harga-harga) menggerus daya beli masyarakat. Akhirnya penduduk rentan miskin, menjadi penduduk miskin.

Selanjutnya, kemiskinan bertambah di nusantara. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan September 2020 meningkat 0,41 persen atau naik 1,13 juta orang dibanding Maret 2020. Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia.

Menghadapi situasi ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah. Sejumlah program telah digelontorkan melalui stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp 627,9 triliun di tahun 2020. Pada tahun 2021 pun, pemerintah masih mengeluarkan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, anggaran untuk PEN tahun ini mencapai Rp 688,33 triliun, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya. Stimulus ini dirasakan sebagai penawar rasa sakit (painkiller), yang berfungsi meredakan nyeri kelesuan ekonomi masyarakat, meski tidak mampu menjadi penyembuh penyakit kemiskinan.

Program penanggulangan efek pandemi Covid-19 ini, mengakibatkan pos belanja negara membengkak. APBN mengalami defisit kian melebar. Defisit APBN tahun 2019 Rp.348,7 triliun, melambung menjadi Rp.1.039,2 triliun atau sama dengan 6,34 persen dari PDB. Hal sama pun terjadi di tahun 2021, defisit APBN masih sangat tinggi, mencapai Rp.1.006,4 triliun.

Dalam rangka menutupi defisit APBN tersebut, maka pemerintah mengambil opsi penambahan utang. Dengan demikian menjadilah sandaran dari berbagai program yang dilakukan hari ini bertumpu pada utang. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kini jumlah utang Indonesia telah menembus Rp. 6.072,56 triliun. Jumlah yang sangat besar.

Meskipun demikian Kementerian keuangan memiliki kekayakinan bahwa utang pemerintah masih berada pada zona aman. Namun demikian sejumlah pihak mengkritisi kemampuan pemerintah untuk membayar utang. Apalagi pendapatan dalam APBN terus merosot. Hal ini juga disampaikan oleh Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto bahwa utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SHN) memiliki risiko yang cukup besar karena SBN pemerintah memiliki suku bunga yang tinggi dan kemampuan keuangan pemerintah dalam membayar utang tersebut semakin menurun. Hal ini tergambar dari terus menurunnya rasio pajak terhadap PDB. (detiknews.com, 05/03/2021)

Tentu saja kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan berisiko ke depan. Pembiayaan utang ibarat menanam bom waktu yang diwariskan kepada generasi selanjutnya di masa akan datang. Belum lagi setiap tahunnya mesti membayar bunga yang nilainya cukup besar. Bisa jadi kondisi kemiskinan yang semakin melebar hari ini, lebih meluas lagi di masa akan datang. Terutama ketika utang jatuh tempo, harus dibayar beban angsurannya.

Dengan utang, pemerintah harus berfikir mencari pembiayaan lagi. Bisa jadi dengan menerbitkan surat utang baru, sebagaimana madzhab ekonomi hari ini. Dan atau melakukan beragam pungutan ke tengah-tengah masyarakat, seperti beragam pemungutan pajak. Atau lepasnya aset negara atau penguasaan negara terhadap aset tertentu, seperti sumber daya alam sebagai kompensasi dari kesulitan pembayaran utang yang jatuh tempo.

Mengatasi Problem Kemiskinan dalam Islam

Dalam mengatasi kemiskinan dalam situasi yang sulit ini, tentu harus ada solusi alternatif yang solutif. Sesungguhnya hal ini bisa ditemukan dari syariat Islam sebagai agama yang sempurna. Dalam sistem ekonomi Islam, kemiskinan disebut faqr, maknanya adalah orang yang membutuhkan, yang keadaannya lemah dan tidak bisa dimintai apa-apa. Dalam hal ini kemiskinan berupa tidak terpenuhinya kebutuhan primer berupa pangan, sandang dan papan.

Islam telah mewajibkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Seorang ayah diperintahkan bekerja. Namun jika tidak terpenuhi juga karena tidak memperoleh harta yang cukup, sakit-sakitan, sudah tua atau pun catat sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka syariat telah mewajibkan orang tersebut wajib ditolong. Dalam QS. Al Hajj (22):28,”Berikanlah (sebagian lagi) kepada orang yang sengsara dan fakir”.

Islam telah merinci tata cara mengatasi kemiskinan dengan distribusi harta. Pertama, Islam mewajibkan pemenuhan nafkah kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan waris, seperti orang tua, paman, saudara dan lainnya. Kedua, apabila orang tersebut tidak mempunyai sanak kerabat yang wajib menanggung nafkahnya atau kerabaknya tidak berkecukupan, maka kewajiban nafkah kepada orang tersebut berpindah ke Baitul Mal (kas negara) pada pos zakat. Jika tak ada dari pos zakat, maka diambil dari pos lainnya.

Ketiga, Apabila Baitul mal tidak terdapat harta sama sekali, maka negara mewajibkan pajak atas harta orang-orang kaya. Rasullah bersabda,”Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, lalu di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR Ahmad).

Karena peringatan tersebut, maka para penguasa memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah SWT. Karenanya tak heran ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan blusukan di tengah malam hujan nan dingin demi memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan pada malam itu.

Keberhasilan solusi Islam bisa dilihat dari sejarah penerapannya. Seperti masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yang saat itu sulit menemukan orang miskin. Ditandai dengan tak ada seorang pun yang mau menerima harta zakat, karena merasa sudah tidak termasuk orang yang berhak menerimanya.

Demikianlah Islam telah mengatur secara jelas distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Meski demikian, untuk mengentaskan kemiskinan menyeluruh, mekanisme distribusi kekayaan harus ditopang dengan regulasi lainnya yang menjadi penyebab tingginya kemiskinan, baik menyangkut tata kelola kepemilikan, keseriusan memutuskan rantai wabah, pengangguran, pendidikan maupun kesehatan. Tentu dengan pengaturan ilaihi sebagai wujud ketakwaan, dengan demikian Allah SWT akan membukakan pintu berkahNya dan melimpahkan rezkiNya dari langit dan bumi. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy