KENDARIPOS.CO.ID — Nasib malang menimpa kuasa Direktur PT Mangun Karsa Prima, Yoel (25). Niatnya mengklarifikasi kewajaran harga paket, sebuah tender peningkatan daerah irigasi di Kabupaten Konsel yang diselenggarakan pokja BP2JK wilayah Sultra, berujung penganiayaan. Yoel yang tidak terima melaporkan seorang oknum panitia Pokja BP2JK berinisial ‘R’ ke Polda Sultra, terkait dugaan kasus penganiayaan.

Kuasa Direktur PT MKP, Yoel mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu panitia “Pokja” dalam klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga, yang berinisial “R” di Hotel Horizon, Kota Kendari, Kamis (18/3). Dirinya yang merupakan peserta tender, dimintai klarifikasi atas harga penawaran yang dia ajukan. Pokja menilai, harganya tidak wajar. “Kami merasa bahwa nilai penawaran yang diajukan telah sesuai dengan kewajaran harga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ungkapnya, Jumat (19/3).

Karena hal tersebut, ia mengajukan surat permohonan. Intinya meminta agar klarifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan sebagaimana diamanahkan dalam pasal peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut. Ketika korban mengajukan surat permohonan tersebut, panitia Pokja terkesan melakukan penundaan tanpa memberitahukan alasan yang jelas.

“Kemudian saya mendapat undangan dari panitia Pokja untuk hadir dalam Klarifikasi dan Evaluasi harga di kantor BP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara. Ketika sampai ke kantor BP2JK, saya diminta oleh panitia ke Hotel Horizon Kendari. Sesampainya di ruangan yang telah ditentukan, panitia Pokja memulai evalusi dan klarifikasi,” ujarnya.

Korban mengakui, ada yang aneh dalam proses ini. Ia menanyakan kepada panitia perihal tanggapan surat yang disampaikan oleh pelapor kepada panitia Pokja. Anehnya panitia Pokja tidak memberikan jawaban. Mereka malah membuat berita acara klarifikasi dan evaluasi. Serta korban diminta, segera menandatangani berita acara tersebut.

“Sebelum saya menandatangani, saya kembali menyampaikan keberatan terhadap berita acara tersebut. Namun ketika saya sampaikan keberatan itu, satu oknum panitia Pokja berinisial “R” malah memukul bagian kepala saya,” ungkapnya.

Merasa keberatan, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara dengan nomor LP/161/III/2021/SPKT Polda Sultra, tanggal 18 Maret 2021. Dengan dugaan tindak pidana penganiayaan undang undang nomor 1 tahun 1946, pasal 351 KUHP. Setelah divisum, akibat dari pemukulan tersebut terdapat pembengkakan di bagian telinga korban. Menyebabkan korban mengalami gangguan pendengaran.

“Kita menyayangkan sikap dari salah satu oknum panitia Pokja tersebut yang berlaku tidak professional dan temperamental. Kita berharap agar aksi arogan yang dilakukan oleh oknum “R” tersebut tidak ditiru oleh PNS lain, kemudian hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (ndi)