KENDARIPOS.CO.ID– Pengerjaan fisik program hibah jalan daerah (PHJD) di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi mulai melakukan Maret ini. Selain konsultasi publik yang diselesaikan tepat waktu, pekerjaan fisik juga harus tuntas sebelum November tahun 2021. Jika tidak, maka ada konsekuensi yang harus diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wakatobi, Kamarudin, menyebut, tahapan proyek dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tersebut telah dimulai sejak akhir tahun 2020 lalu. Mulai dari sosialisasi, lelang hingga tender proyek dan konsultasi publik memiliki tahapan yang sudah ditentukan dalam kontrak.

Kamarudin

“Jadi semua tahapannya itu harus dimulai tepat waktu dan selesai juga sesuai yang telah ditentukan. Bahkan pekerjaan fisiknya ini memang sudah diagendakan harus dimulai pada bulan Maret ini. Karena kalau tidak berarti kita menyalahi kontrak,” ungkapnya, Selasa (23/3). Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Wakatobi, Munafar, menyebut, pekerjaan fisik PHJD Tomia yang merupakan kuota ketiga untuk daerah itu, hanya berlangsung kurang lebih delapan bulan saja. Artinya, dalam ketentuan dengan pihak Pemerintah Pusat, pekerjaan fisik harus selesai pada Oktober mendatang.

“Jadi, semua tahapan itu sudah ditentukan dimulai kapan dan selesai pada bulan berapa. Nah, pekerjaan fisik ini kita ditarget bulan Oktober sudah harus tuntas. Itu ketentuan yang harus kita penuhi,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya optimis bisa menyelesaikan kegiatan tersebut tepat waktu. Apalagi, Wakatobi punya prestasi yang baik mengenai PHJD. Pasalnya, selama diberi kuota pada klaster pertama dan kedua di Pulau Wangi-Wangi, pekerjaan PHJD Wakatobi dinilai baik. Sehingga ini menjadi modal yang sangat menguntungkan bagi Pemkab Wakatobi kedepannya. (c/thy)KP