KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi kinerja Pemprov Sultra yang sukses meraih nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) dengan baik. MCP merupakan sistem yang dibangun oleh KPK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan. “MCP Sultra berada di peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 71,76,” ujar Lili Pintauli Siregar, Rabu (17/3).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (empat kiri), Gubernur Sultra Ali Mazi (tengah), Wakil Gubernur Lukman Abunawas (tiga kiri), Sekprov Sultra Nur Endang Abbas (dua kiri), Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh (tiga kanan) berpose usai FGD di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (17/3)

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan MCP meliputi delapan area perubahan, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Selain hal-hal teknis untuk meningkatkan literasi tentang gratifikasi, salah satu topik yang disampaikan tim KPK adalah pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. Unit ini dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah daerah (KLOP) dengan beranggotakan personel yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.

“Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke 118 dari 180 negara yang diukur, dan pada tahun 2017, peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 96,” ungkap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Sultra dalam rangka diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD) bertema Strategi Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Gratifikasi Lingkup Pemprov Sultra. Kegiatan yang digelar di Kantor Gubernur Sultra dihadiri Gubernur Sultra, Ali Mazi, Wakil Gubernur Lukman Abunawas, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Sekprov Sultra Nur Endang Abbas.

Selain itu, hadir pula Wakil Kepala Satuan Tugas Gratifikasi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Penindakan KPK Ambar Suseno, dan Tim Koordinator Wilayah IV Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, para staf ahli gubernur, asisten, dan kepala OPD Pemprov Sultra. Tim Koordinator Wilayah IV Korsupgah KPK secara bergantian memaparkan materi yang menekankan pada aspek pengendalian gratifikasi.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengemukakan Pemprov Sultra sangat komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan sangat mendukung program Korsupgah yang dilaksanakan KPK. “Salah satu bentuk komitmen Pemprov Sultra terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah meningkatkan peran inspektorat bersama aparat penegak hukum (APH) dalam mengawal pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar Gubernur Ali Mazi.

Gubernur berharap terbangun kesamaan persepsi semua penyelenggara negara, termasuk legislatif tentang pentingnya pemberantasan korupsi dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa. Selain itu, adanya kesamaan pandangan dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terakhir, semua pemangku kepentingan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang tersedia dalam melayani kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, perlu saya ingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemprov Sultra secara masif dan berkesinambungan,” tegas Gubernur Sultra Ali Mazi.

Profesionalisme dan integritas tinggi dari seluruh pimpinan dan staf lingkup Pe,prov Sultra selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat utama untuk dapat terhindar dari perilaku koruptif. (rah/c)