KENDARIPOS.CO.ID–DPRD Konut menunda pembahan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan oleh lembaga eksekutif. Alasan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan usulan Raperda, tak hadir. Selain itu, materi Raperda dianggap belum terpenuhi oleh badan pembentukan perda (BPP).

Rasmin Kamil

“Iya, kita tunda pembahasan Raperdanya. Karena ada beberapa OPD yang tidak hadir dalam pembahasan ini,” ujar Ketua BPP DPRD Konut, Rasmin Kamil, (22/3). Wakil Ketua Komisi I DPRD Konut itu menambahkan materi Raperda yang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif dinilai belum memenuhi perayaratan. Makanya, BPP DPRD Konut menyarankan untuk memperbaiki materi Raperda.

“Masih ada yang kurang sempurna Raperdanya, makanya itu yang perlu dibenahi,”ujar eks Ketua Komisi I DPRD Konut itu. Sayangnya, Ketua DPC PKB Konut itu enggan menjelaskan secara detail materi Raperda yang dianggap belum memenuhi materi usulan rancangan Perda.

Keenam Raperda yang ditunda pembahasannya, yakni tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan barang milik daerah, dan pelaksanaan Jumat berkah. Termasuk, perusahaan umum daerah Konasara serta penerapan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalain Covid-19. (min/b)