OJK Keluarkan Stimulus Lanjutan BPR dan BPRS – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

OJK Keluarkan Stimulus Lanjutan BPR dan BPRS

Mohammad Fredly Nasution

KENDARIPOS.CO.ID — Penyebaran Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk UMKM. Kondisi ini turut mempengaruhi kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki target pasar utama UMKM.

Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan. Kebijakan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek terhadap sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil.

“Langkah ini untuk mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi. Termasuk mendorong pemulihan sektor riil terutama UMKM,” ujar Kepala OJK Sulawesi Tenggara (Sultra), Mohammad Fredly Nasution, Senin (1/3).

Dijelaskan, stimulus lanjutan bagi BPR dan BPRS mencakup empat hal. Pertama, BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif, dengan kualitas lancar sebesar 0 persen atau kurang dari 0,5 persen. Kedua, persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPPM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020.

Ketiga, penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana Antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS.
Keempat, BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM tahun 2021 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

“Dalam menerapkan kebijakan stimulus lanjutan tersebut, BPR atau BPRS harus memperhatikan prinsip kehati-hatian,” jelas Fredly.

Dalam hal pembagian deviden atau tantiem, lanjut dia, BPR maupun BPRS wajib memperhatikan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada kecukupan permodalan sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.

“OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian deviden ataupun tantiem,” pungkasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy