KENDARIPOS.CO.ID — Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa “penggambilalihan kekuasaan”, “penggulingan. Jika kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), di situ ditulis bahwa kudeta adalah perebutan kekuasaan dengan paksa, dengan kata lain kudeta merupakan penggulingan secara kejam dan tiba–tiba oleh kalangan kelompok kecil.

Prof. Hanna

Kudeta yang biasa kita dengar adalah perebutan atau pengambil alihan kekuasaan di bidang pemerintahan. Secara singkat, kudeta adalah pergantian kekuasaan atau pemerintahan yang terjadi secara tiba-tiba. Kudeta jarang mengubah kebijakan sosial dan ekonomi secara fundamental terhadap suatu negara. Sedangkan paksaan merupakan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakihiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula.

Selain itu, sebelum pelaksanaan bestuursdwang terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya peringatan tertulis. Defiisi lain dari kata paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, bentuk atau bnetuk lain dari tekanan atau kekuatan.

Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan.

Seperti yang diketahui, kasus kudeta kepemimpinan Partai Demokrat kian memanas setelah digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB tersebut menetapkan keputusan memilih Ketua Umum Demokrat dan melengserkan kepemimpinan lama. Kongres luar biasa ini tentu saja dilakukan oleh beberapa orang yang dinilai sudah tidak setia pada partai ini, menyebabkan mereka melakukan kongres luar biasa dan menghasilkan kesepakatan.

Hasil KLB menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan tentang asas legalitasnya sesuai AD/ART partai, di lain pihak ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah, kedua pendapat tersebut tentu memiliki dasar masing-masing, dan masyarakat menjadi penonton yang luar biasa.

Menurut masyarakat kongres luar biasa yang dipertontonkan kepada dunia ini bukan hanya pada hasilnya tetapi karena beberapa hal pertama dari senior mengkudeta junior, yang kedua karena orang di luar lingkaran partai, dan ketiga karena tidak ada kabar-kabari sebelumnya langsung gempar. Artinya semestinya jika ada masalah internal perlu diselesaikan dengan mahkamah partai terlebih dahulu. Apapun nanti putusan mahkamah partai itu kalau salah satu pihak tidak puas ya mereka dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Sistem kudeta seperti ini bukan hanya kali ini terjadi namun beberapa partai besar sebelumnya pernah tejadi yang dilakukan oleh pelaku politik, hanya saja cara dan pelakunya yang berbeda. Drama yang dipertontonkan itu merupakan permainan yang mengerikan bagi kelompok penolak KLB dan permainan yang “cantik” bagi kelompok pro KLB.

Mengerikan tentu saja karena akan mengarahkan pada asas legalitas dan akuntabilitas partai di tengah-tengah masyarakat pluralis dan sangat susah untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah terpercaya. Sedangkan permainan “cantik” karena mereka diam tanpa ada isu langsung ibarat petani yang ketiduran saat sedang menjaga padinya yang sudah menguning dari bahaya burung-burung pipit, namun padi itu juga dimakan oleh hama lain. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah apa yang terjadi sekiranya Kemenkumham menerima atau menolak hasil KLB Deli Serdang? (*)