KENDARIPOS.CO.ID– Semua Pemerintah Daerah tanpa terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra), berkewajiban menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhitung tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Artinya, batas waktu penyerahan LKPD oleh setiap pemerintah daerah ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, yakni 31 Maret 2021. LKPD Kabupaten Konawe diserahkan lebih cepat dari tenggat waktu tersebut. Sekretaris Kabupaten (Sekab), Ferdinand Sapan, mengatakan, penyerahan LKPD tidak mesti menunggu waktu akhir. Sebab pada prinsipnya, penyerahan LKPD tersebut lebih bagus jika dilakukan lebih cepat.

Ferdinand Sapan

“Artinya, mudah-mudahan tidak dalam konteks mengurangi substansi kualitas laporan. Minimal kita tepat waktu dulu, jadi kita serahkan lebih awal,” ujar Ferdinand Sapan, kemarin. Ia mengaku, saat menyerahkan LKPD Kabupaten Konawe ke pihak BPK Perwakilan Sultra di Kendari, awal pekan ini, sudah ada beberapa daerah yang juga melakukan hal serupa. Pasca penyerahan, dua bulan ke depan pihak BPK Perwakilan Sultra akan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Konawe. Sehingga kemungkinan dalam waktu dekat, tim BPK akan masuk ke Konawe melakukan audit terhadap LKPD tahun 2020 yang telah diserahkan tersebut.

“Kita punya target WTP keenam. Tapi lebih dari itu, yang kita inginkan adalah menyampaikan dulu laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP),” tambah mantan Kepala BPKAD Konawe tersebut. Ferdinand mengaku, persoalan capaian opini BPK terhadap LKPD Konawe maupun daerah lainnya ditentukan oleh empat indikator. Pertama, apakah laporan itu sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP). Kedua, apakah dalam pelaporan keuangan tersebut sudah menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh BPK. Yang ketiga, lanjutnya, apakah dalam laporan keuangan yang diserahkan itu, setelah pemeriksaan lebih rinci oleh BPK tidak ditemukan sesuatu yang bersifat melanggar kepatuhan. Keempat, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) atas laporan pemerintah daerah yang disajikan.

“Jadi, empat hal itu yang dinilai oleh BPK. Setiap tahun kita terus meningkatkan kualitas laporan. Sehingga paling tidak, kita berharap LKPD Konawe yang tersaji itu menjadi wajar. Persoalan nanti dalam pemeriksaan tim BPK ada ditemukan hal-hal yang perlu dikoreksi, nanti kita melakukan penyesuaian. Sebab, laporan keuangan kepada BPK itu bukan menyampaikan benar atau salah, tapi menyajikan kewajaran,” tandas Ferdinand Sapan. (b/adi)KP