KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI membuka blokir Dana Desa (DD) bagi 52 desa di Kabupaten Konawe. Itu artinya, sebanyak 291 desa di Konawe pada tahun ini dipastikan sudah bisa menerima guyuran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.

Kery Saiful Konggoasa

“Kabar baik ini saya terima semalam lewat radiogram yang dikirim Kementerian Keuangan RI. Jadi sudah tidak ada lagi itu yang namanya desa fiktif. Syukur Alhamdulilah, 52 desa ini sudah dicabut blokir DD-nya,” ujar Kery Saiful Konggoasa, saat ditemui di kediamannya di Kecamatan Pondidaha, Selasa (9/3) kemarin.

Pembukaan blokir DD oleh Kemenkeu tersebut, tertuang dalam nota dinas Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran nomor ND-201/PB.2/2021 tentang penyaluran DD pada 52 desa di Konawe. Salah satu poin dalam nota dinas itu menyebutkan, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa DD tahun anggaran 2021 pada 52 desa di Konawe dapat disalurkan setelah pemerintah desa (pemdes) yang bersangkutan dan pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bupati Konawe Kery S.Konggoasa berharap, polemik pemblokiran 52 desa di Konawe beberapa waktu lalu, hendaknya dijadikan pembelajaran oleh semua pihak. Terkhusus kepada kepala desa (kades) di 52 desa itu, Kery meminta supaya para kades bisa tertib dalam hal administrasi. Apalagi saat ini, transfer DD dari pusat bakal langsung masuk ke rekening kas pada masing-masing desa setempat.

“Tahun-tahun sebelumnya itu, transfer DD masuk ke rekening pemkab Konawe, baru setelahnya ke rekening desa. Saya menaruh harapan, dana desa yang dicairkan itu nantinya bisa membantu persoalan sosial ekonomi masyarakat di 52 desa, secara umum pada 291 desa se-Konawe,” harap Bupati Konawe dua periode itu.

Mewakili pemdes di 52 desa yang blokir DD-nya telah dicabut, Kery Saiful Konggoasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terkhusus kepada Presiden RI Joko Widodo dan beberapa tokoh pembesar tanah air. Yang mana, secara aturan 52 desa yang dianggap fiktif tersebut kini sudah sah secara Undang-undang (UU) berkat dukungan beberapa tokoh publik tersebut.

“Terima kasih juga kepada Mendagri, Kapolri dan Gubernur Sultra sehingga persoalan 52 desa ini sudah selesai. Presiden Joko Widodo selalu berpihak kepada rakyat. Sehingga saya harapkan, mari kita dukung program pemerintah pusat untuk mendukung Indonesia Kuat, Hebat dan Makmur,” tambah mantan Ketua DPRD Konawe itu.

Tak lupa, Bupati Kery mengingatkan 52 kades tersebut agar sesegera mungkin berkoordinasi ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe untuk mempersiapkan dokumen-dokumen syarat pencairan DD tahun ini. Ia meminta para kades mempergunakan dana tersebut dengan baik sesuai petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana desa.

“Dengan dibukanya blokir DD di 52 desa ini, semoga akan menambah daripada ekonomi masyarakat. Karena kita tahu, kegiatan DD itu kurang lebih 50 persen untuk kegiatan sosial di masyarakat,” ucap politisi PAN Sultra itu.

Di tempat yang sama, Kepala DPMD Konawe Keni Yuga Permana, menjelaskan, syarat pencairan DD semua sama di tiap desa. Katanya, syarat acuan itu telah tertuang dalam PMK nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Permendes-PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

“Yang mana, didalam DD itu ada tiga hal penting yang akan kita prioritaskan. Antara lain, penanganan Covid-19 sebesar 8 persen, bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar 50 persen dalam setiap kegiatan infrastruktur,” ungkap mantan Camat Anggalomoare itu.

Terkait PKTD, Keni Yuga Permana mengingatkan para kades berhati-hati dalam merumuskan program kegiatan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des). Penekanan itu agar kedepan para kades tak ada yang bermasalah secara hukum. Sebab itu, instansinya pun bakal membimbing para kades dalam menyusun APB-Des agar semua berjalan sesuai mekanisme perundangan-undangan.

“Syarat pertama yang harus dipenuhi yaitu menyelesaikan APB-Des. Saya harap minggu ini kita sudah verifikasi APB-Des, sebab kita sudah lakukan perbaikan Peraturan Bupati (Perbup) Konawe yang memuat tiga hal penting tadi. Kita juga sudah laksanakan rapat dengan tim verifikasi dan sudah koordinasikan dengan para camat. Mudah-mudahan minggu ketiga atau keempat bulan Maret 2021, DD di Konawe sudah cair,” tandas mantan Camat Wonggeduku Barat (Wobar) itu. (adi/b).