KENDARIPOS.CO.ID — Sudah setahun pandemi Covid-19 merebak. Tingkat inflasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terkendali. Dari Maret 2020 hingga Februari 2021, Indeks Harga Konsumen (IHK) Sultra tercatat mengalami inflasi sebanyak delapan kali dan deflasi empat kali. Deputi Kepala Perwakilan Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan dan Keuangan Daerah Bank Indonesia (BI) Sultra, Taufik Ariesta Ardhiawan mengatakan, inflasi Sultra pada Maret 2021 diperkirakan mengalami kenaikan. Penyebabnya antara lain curah hujan dan gelombang laut yang relatif tinggi sehingga berdampak pada harga komoditas ikan dan sayuran.

“Di semester pertama, fenomena La Nina masih ada sehingga berdampak pada pasokan ikan dan sayuran. Hal ini akan menyebabkan inflasi Maret akan lebih tinggi dibandingkan Februari. Namun, inflasi tersebut masih terkendali,” ujar Taufik Ariesta Ardhiawan kepada Kendari Pos, kemarin.

Lanjut dia, waktu menjelang bulan Ramadan pada April nanti menjadi faktor lain yang bisa menyebabkan inflasi Maret ini. Biasanya, satu bulan sebelum memasuki puasa, harga-harga komoditas akan bergerak meningkat. “Meski akan mengalami kenaikan, inflasi Maret diperkirakan masih stabil sehingga mendukung pencapaian inflasi secara keseluruhan di tahun 2021,” imbuh Taufik Ariesta Ardhiawan.

Dijelaskan, inflasi di Sultra sepanjang tahun 2020 berada di angka 1,33 persen (year over year/yoy). Rinciannya, Kota Kendari 1,37 persen dan Baubau 1,25 persen. Tingkat inflasi ini berada di bawah sasaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3 persen plus minus 1 poin persentase.

Pada tahun ini, diperkirakan tingkat inflasi di Sultra akan semakin membaik didukung oleh aktivitas masyarakat yang berangsur normal serta penggalakkan program vaksinasi. “Daya beli masyarakat Januari sampai Maret 2021 masih bagus dan diperkirakan semakin meningkat. Beberapa kegiatan, salah satunya vaksinasi diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Taufik Ariesta Ardhiawan.

Di samping itu, kata Taufik, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) senantiasa menjaga inflasi agar tetap stabil, terkendali, dan sesuai sasaran. Bank Indonesia juga terus memberikan masukan kepada Pemda terkait sektor-sektor prioritas yang perlu didorong dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Di sisi lain, BI juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran seperti pemanfaatan QRIS dan elektronifikasi di lingkungan Pemda agar bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Dengan semakin cepatnya elektronifikasi, maka bisa menjaring sumber-sumber pendapatan yang lebih optimal. BI juga memiliki program-program koordinatif dengan Pemda dan stakeholder lainnya terkait pengembangan UMKM,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Agnes Widiastuti mengungkapkan, Sultra mengalami inflasi sebesar 0,03 persen dengan IHK 104,77 pada Februari 2021. Inflasi gabungan dua kota IHK Sultra (Kendari dan Baubau) tersebut disebabkan karena kenaikan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,39 persen, kelompok kesehatan 0,37 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 0,04 persen. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,01 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,003 persen.

Kelompok yang mengalami deflasi antara lain kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,54 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,46 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,40 persen, kelompok transportasi 0,24 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,02 persen. Sementara, kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan atau relatif stabil.

“Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Februari 2021 antara lain cakalang diawetkan, wortel, ikan selar, kacang panjang, keju, kangkung, kaos kutang/singlet pria, tauge, ikan ekor kuning, dan ikan bandeng,” ujarnya. (uli/b)