DPRD Sultra Sebut UU Minerba Rugikan Daerah – Kendari Pos
Politik

DPRD Sultra Sebut UU Minerba Rugikan Daerah

KENDARIPOS.CO.ID — Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai merugikan daerah. Sebab kewenangan daerah tentang perizinan operasional pertambangan dialihkan ke pemerintah pusat. Regulasi itu akan menurunkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Anggota DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia mengatakan, dekrit UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba sangat memengaruhi PAD. Pasalnya, PAD Sultra yang bersumber dari minerba yang setiap tahun menghasilkan miliaran rupiah, kini tak lagi ada laporan dan tidak diketahui penggunaannya.

“Saat DPRD masih memiliki kewenangan untuk mengawasi, laporan PAD yang masuk di Sultra setiap tahunnya berkisar Rp 300 sampai Rp 500 miliar dari sektor pertambangan. Sekarang kita tidak tahu berapa PAD yang masuk dari aktivitas tambang. Tentunya ini sangat merugikan daerah kita,” kata Abdul Salam Sahadia kepada Kendari Pos.

Abdul Salam Sahadia

Pasal dalam UU yang diteken Presiden Joko Widodo, 10 Juni 2020 lalu, kata dia, telah mengkonversi kewenangan daerah ke pusat. Artinya, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh. Misalnya perizinan operasional pertambangan seperti izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat dan izin usaha jasa pertambangan.

“Termasuk pengurusan izin lainnya semisal izin sementara melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP operasional produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian, IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUP operasi produksi untuk penjualan juga telah menjadi domain pemerintah pusat,” jelasnya.

Wakil Ketua DPD Demokrat Sultra itu menilai kewenangan pemerintah pusat terlampau luas. Sebab telah memberi jaminan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada pemegang kontrak karya (KK). Bahkan, sambungnya, dalam perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B itu sendiri.

Untuk menyelamatkan PAD Sultra yang diduga berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sultra itu mendesak agar Pemerintah Pusat mencabut pemberlakukan UU Minerba baru agar DPRD bisa mengawasi semua aktifitas tambang. “Kewenangan kami sebagai pengawas di daerah-daerah harus dikembalikan demi menyelamatkan daerah kami,” tandasnya. (ali/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy