KENDARIPOS.CO.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) mengagendakan pemanggilan pada Kepala Dinas Sosial. Langkah tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak pernah dilakukan updating sejak tahun 2015. “Ini menyangkut bantuan dari pusat, tidak bisa kita biarkan. Nanti saya koordinasi dengan Ketua,” kata Wakil Ketua II DPRD Konut, Made Tarubuana, kemarin.

I Made Tarubuana

Ketua DPC PDIP Konut tersebut menjelaskan, nantinya DPRD akan mempertanyakan terkait surat dari Mensos bernomor S-17/MS/B/1/DT.01/1/2021 tertanggal 21 Januari 2021. “Apa alasannya kenapa tidak pernah mengupdate datanya,” kata politikus senior PDIP itu. Yang menjadi pertanyaan, kata I Made Tarubuana, apakah selama ini bantuan dari pusat terealisasi dengan baik di lapangan. Karena tidak ada data yang terupdate setiap tahun.

“Nanti selesai pemanggilan baru bisa diketahui, pimpinan di dinas ini mampu atau tidak menjalankan tugasnya,” sambungnya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Konut, Abd. Malik menyayangkan kinerja Dinas Sosial yang tidak disiplin. Persoalan sentral data DTKS yang menjadi tanggung jawab instansi teknis tersebut, tidak dapat dikerjakan dengan baik. “Inikan pasti ada unit-unit kerja di Dinas Sosial yang tidak jalan. Sehingga sentral DTKS tidak diupdate,” katanya.

Politikus PBB Konut berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mantan komisioner KPUD Konut itu menyarankan pada pihak Dinas Sosial untuk mengevaluasi DTKS, agar kedepannya tidak menjadi sorotan dari Kementerian Sosial. “Kita akan kawal dan mendorong supaya data yang tidak masuk, bisa terinput. Tentunya bisa mengupdate ulang data penerima Bansos, supaya tidak dapat lagi teguran,” pungkas Abd. Malik. (b/min)