KENDARIPOS.CO.ID– Internal Demokrat dirongrong polemik. Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat dinilai mengancam stabilitas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres V Demokrat.

Kemelut Demokrat belum berakhir. DPD Demokrat Sultra mengambil sikap dengan berkunjung ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sultra. Tujuannya, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Demokrat Sultra.

Wakil Ketua DPD Demokrat Sultra Jumarding mengatakan, agenda kunjungan ke Kemenkumham Sultra menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil kongres V Demokrat di tahun 2020. SK yang diserahkan melingkupi kepengurusan DPD Demokrat Sultra hingga tingkat DPC 17 kabupaten/kota.

“Kami juga meminta agar SK tersebut disampaikan ke Kemenkumham RI. Untuk diproses lebih lanjut,” kata Jumarding, Senin (22/3).

Dalam kunjungan tersebut, kata dia, juga menyampaikan menolak keras gerakan KLB versi Moeldoko. Karena KLB yang digelar di Deli Serdang itu tidak sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) Demokrat.

KLB, kata dia, mestinya dihadiri 2/3 dari DPD dan 50 persen dari perwakilan DPC.
“Faktanya syarat ketentuan menggelar KLB tersebut tidak terpenuhi. “Artinya KLB kubu Moeldoko bersifat ilegal. Dan sesungguhnya gerakan mereka telah mencoreng tatanan demokrasi Indonesia,” tandasnya. (ali/b).