KENDARIPOS.CO.ID — Pemprov dan beberapa pemerintah kabupaten/kota sudah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sultra di Kantor BPK, Selasa (23/3) kemarin. Gubernur Sultra Ali Mazi menyahuti permintaan BPK bahwa agar saat audit berjalan, kepala OPD harus berada di kantor.

Kepala daerah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny (empat kanan). Gubernur Sultra, Ali Mazi (empat kiri), Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir (tiga kiri), Bupati Buteng Samahuddin (dua kanan), dan Plt. Bupati Koltim Andi Merya Nur (tiga kanan) di kantor BPK Sultra, Selasa (23/3). Tampak Sekda Provinsi, Nur Endang Abbas (kanan) mendampingi gubernur.

“Kepala OPD tidak keluar daerah saat audit memang sangat tepat. Dan memang harus seperti itu. Saya tentu apresiasi itu. Sebab tim audit ini akan turun menyesuaikan laporan Pemda yang kita laporkan,” ujar Ali Mazi di Kantor BPK Sultra.

Gubernur Sultra dua periode itu menginstruksikan semua OPD lingkup Pemprov Sultra harus siap menjadi indikator, paling tidak memberikan respons dan dokumen data yang betul-betul akurat yang diinginkan pemeriksa. “Ini bukan sekedar mengejar prestise WTP, tapi karena niat baik. Saya ingin yang kita kerjakan baik, benar dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ali Mazi.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi predikat bergengsi dalam tata kelola keuangan dan aset bagi pemda. Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari sudah mengoleksi tujuh opini WTP. Tahun ini, dua pemda itu membidik gelar WTP ke-8. Misi besar mengoleksi WTP ke delapan diungkapkan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir saat menyerahkan LKPD ke BPK Sultra, kemarin.

Gubernur menyadari untuk mencapai target itu mesti dibarengi kerja keras sebab usai penyerahan LKPD, tim audit akan turun disetiap instansi Pemprov Sultra. “Kami sudah memperoleh tujuh opini WTP. Tahun ini, target kita adalah meraih opini WTP kedelapan. Untuk itu, tentu harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” kata Gubernur Sultra Ali Mazi.

Menurutnya, opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan merupakan cerminan dan salah satu tolok ukur atau indikator penilaian akuntabilitas pemda. LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemda atas pelaksanaan APBD. “Saya harap semua yang telah kita sajikan secara wajar dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Ali Mazi.

Gubernur Ali Mazi juga berharap, BPK Sultra memberikan arahan, bimbingan, dan masukan atas LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sultra, sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menegaskan tekadnya untuk meraih opini WTP ke delapan. Menurut Sulkarnain, Pemkot Kendari telah berupaya keras menyajikan laporan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel agar dapat bisa mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sejak tahun 2013.

Sulkarnain meyakini LKPD yang diserahkan ke BPK sudah sesuai ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara. “Kita sudah meraih tujuh WTP dan saya yakin tahun ini kami dapat meraih opini WTP ke delapan,” ujarnya saat penyerahan LKPD tahun anggaran 2020 di kantor BPK Sultra, kemarin.

Meski sempat teradang beberapa kendala dalam penyajian LKPD terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini, namun LKPD tuntas disusun dan diserahkan ke BPK. Sulkarnain menyebut salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya pergeseran (anggaran) yang terpaksa membuat Pemkot melakukan penyesuaian. Selain itu, adanya aturan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah meskipun kita masih berada di tengah pandemi covid-19, kita masih bisa bekerja maksimal dan bisa teapt waktu. Bahkan kita bisa lebih cepat delapan hari dari jadwal yang ditetapkan yakni 31 Maret,” kata Sulkarnain.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Andi Sonny mengapresiasi Pemprov Sultra dan pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyelesaikan LKPD tepat waktu, bahkan lebih cepat. Andi Sonny berharap penyerahan LKPD ke depannya bisa lebih cepat lagi sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah. “Ini sebagai usaha dan kerja keras kita. Namun laporan itu bukan hanya cepat tapi isinya harus baik,” ujarnya.

Kepala BPK RI Sultra Andi Sonny mengingatkan setiap kepala OPD pemerintah daerah tetap berada dikantor ketika tim audit turun. “Kalau bisa jangan ada yang keluar daerah, sehingga pemeriksaan bisa lebih cepat, tepat dan akurat,” ungkapnya.

BPK Sultra akan melakukan evaluasi dengan memeriksa empat hal. Pertama, kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap pasal 17 ayat 2 undang undagan (UU) Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungkawab keuangan negara. Keempat, efektifitas sistem pengendalian internal. “Jadi setelah menerima laporan ini, tim kami akan segera turun ke lapangan untuk memeriksa,” kata Andi Sonny.

Jika ada temuan, lanjut dia, maka pihaknya akan meminta pemda untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang disajikan benar clear dan tidak ada masalah. “Kami berharap, opini WTP bisa dipertahankan,” tutup Andi Sonny.

Untuk diketahui, selain Gubernur Sultra dan Wali Kota Kendari menyerahkan LKPD, Bupati Buton Tengah (Buteng), Samahuddin dan Plt. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur turut menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020. (ags/rah/b)

Jika Ada Temuan, Pemda Harus Mengoreksi

Pemda Membidik WTP

LKPD TA 2020
-Pemprov dan pemda menyerahkan LKPD TA 2020 ke BPK
-BPK akan turun memeriksa setiap OPD
-Gubernur instruksikan kadis tidak keluar daerah saat audit
-Kadis harus memberikan dokumen dan data akurat kepada pemeriksa
-Tujuannya agar pemeriksaan efektif dan efisien

Target WTP
-Opini WTP predikat bergengsi bagi pemda
-Target opini WTP kembali direngkuh
-Pemprov dan Pemkot target WTP ke-8
-Pemkab Buteng target WTP ke-4
-Pemkab Koltim bidik WTP ke-3
-Target itu mesti dibarengi kerja keras

Gubernur
-Opini atas LKPD salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemda
-LKPD bentuk pertanggungjawaban pemda atas APBD
-Sajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi dan peraturan
-Gubernur berharap BPK memberikan bimbingan dan masukan atas LKPD
-Tujuannya agar manajemen pengelolaan keuangan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pemkot Kendari
-Target raih opini WTP ke-8
-Opini WTP diraih sejak tahun 2013
-Pemkot berupaya menyajikan LKPD secara transparan dan akuntabel
-Sempat mengalami kendala dalam penyajian LKPD
-Salah satunya adalah adanya pergeseran (anggaran)

Pemkab Buteng
-Bupati Buteng Samahuddin serahkan LKPD TA 2020 ke BPK
-Samahuddin optimistis raih opini WTP ke-4
-Pemkab Buteng sudah mengoleksi tiga opini WTP
-Samahuddin apresiasi pendampingan dari BPK
-Terutama dalam menyajikan laporan keuangan transparan dan akuntabel

Koltim Optimis Raih WTP
-Plt Bupati Koltim Andi Merya serahkan LKPD TA 2020 ke BPK
-Pemkab Koltim tinggal menunggu penilaian
-Andi Merya optimistis raih opini WTP ke-3
-Pemkab Koltim sudah mengoleksi dua opini WTP

BPK Apresiasi Pemda
-Kepala BPK Sultra apresiasi Pemprov dan pemda
-Apresiasi atas LKPD diserahkan tepat waktu
-Kepala BPK Sultra berharap LKPD ke depannya diserahkan lebih cepat lagi
-Tak hanya cepat, tapi isi LKPD mesti baik
-BPK minta kepala OPD berada dikantor saat tim audit turun
-Tujuannnya agar pemeriksaan lebih cepat, tepat dan akurat

Indikator Pemeriksaan BPK
-Kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah
-Kecukupan pengungkapan
-Kepatuhan terhadap pasal 17 ayat 2 UU No.15/2004
-Efektifitas sistem pengendalian internal

Koleksi Opini WTP
1.Pemprov Sultra

2014 : WTP LKPD tahun anggaran 2013
2015 : WTP LKPD tahun anggaran 2014
2016 : WTP LKPD tahun anggaran 2015
2017 : WTP LKPD tahun anggaran 2016
2018 : WTP LKPD tahun anggaran 2017
2019 : WTP LKPD tahun anggaran 2018
2020 : WTP LKPD tahun anggaran 2019

2.Pemkot Kendari
2020 : WTP LKPD tahun anggaran 2019
2019 : WTP LKPD tahun anggaran 2018
2018 : WTP LKPD tahun anggaran 2017
2017 : WTP LKPD tahun anggaran 2016
2016 : WTP LKPD tahun anggaran 2015
2015 : WTP LKPD tahun anggaran 2014
2014 : WTP LKPD tahun anggaran 2013

3.Pemkab Buteng
2020 : WTP LKPD tahun anggaran 2019
2019 : WTP LKPD tahun anggaran 2018
2018 : WTP LKPD tahun anggaran 2017

4.Pemkab Koltim
2020 : WTP LHP LKPD tahun anggaran 2019
2019 : WTP LHP LKPD tahun anggaran 2018

DATA DIOLAH KENDARI POS